Pengawasan Rumah Tinggal Pencari Suaka Dilakukan Dirjen Imigrasi

Pengawasan Rumah Tinggal Pencari Suaka Dilakukan Dirjen Imigrasi
Ratusan pengungsi pencari suaka, masih bertahan di gedung penampungan sementara, Jalan Bedugul, Komplek Daan Mogot Baru, Jakarta Barat, Rabu (4/9/2019) siang. ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 5 September 2019 | 17:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Ham (Kemkopolhukam), Chariul Anwar, mengatakan pengawasan rumah tinggal para pengungsi pencari suaka yang telah keluar dari Kalideres, tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Melainkan dilakukan oleh Dirjen Imigrasi.

Dijelaskannya, mekanisme penanganan pengungsi dari luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Dimana dalam aturan tersebut, Menkopolhukam ditunjuk selaku koordinator. Lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bertugas untuk menyampaikan data dan laporan keberadaan pengungsi serta menyampaikan pertimbangan kepada Menkopolhukam,” kata Chairul Anwar kepada Beritasatu.com, Kamis (5/9/2019).

Sedangkan untuk penanganan penemuan pengungsi di dalam keadaan darurat di laut menjadi tugasnya Badan SAR Nasional. Lalu untuk penyediaan tempat penampungan sementara dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten.

"Untuk pengawasan pengungsi, dilakukan oleh Dirjen Imigrasi. Untuk pengamanan itu, kepolisian. Artinya, apabila mereka tidak ditampung lagi di tempat penampungan sementara, kemudian tinggal di tengah masyarakat kita, maka pengawasannya menjadi tugas Dirjen Imigrasi,” terang Chairul Anwar.

Terkait teknis pengawasannya seperti apa, Chairul Anwar mengatakan semua diserahkan kepada Dirjen Imigrasi. Karena mereka pasti sudah memiliki aturan atau prosedur tetap (protap) pengawasan terhadap pengungsi dari luar negeri.

"Harusnya secara teknis bisa ditanyakan kepada Imigrasi. Bagaimana mereka menentukan kebijakan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik. Nanti kita bisa berikan data UNHCR kepada Imgirasi tentang pengunsi yang tinggal di luar penampungan. Supaya bisa dilakukan pengawasan oleh Imigrasi,” papar Chairul Anwar.

Hingga saat ini, lanjutnya, jumlah pengungsi pencari suaka yang masih tinggal di Kalideres berjumlah 390 orang. Ia membantah adanya pengungsi dari Cirebon atau daerah lain yang datang ke Kalideres. “Tadi sudah didata ulang secara riil di lapangan. Enggak lah. Infomrasi sementara yang saya peroleh tidak ada itu (pengungsi dari luar daerah datang,” tutur Chairul Anwar.

Terkait adanya kekhawatiran keberadaan pengungsi pencari suaka menimbulkan masalah sosial baru seperti menjadi PMKS hingga praktik prostitusi, Chairul Anwar menegaskan, pemerintah Indonesia akan menerapkan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum.

"Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, tidak ada fasilitas dispensasi apa pun. Hukum nasional kita tetap berlaku kepada mereka. Ya hukum nasional harus berjalan. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran hukum harus dilakukan proses penegakan hukum sebagaimana mestinya," tegas Chairul Anwar.



Sumber: BeritaSatu.com