Pelantikan DPRD Kabupaten Bekasi Diwarnai Aksi Penolakan Mahasiswa

Pelantikan DPRD Kabupaten Bekasi Diwarnai Aksi Penolakan Mahasiswa
Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 5 September 2019. (Foto: Suara Pembaruan/Mikael Niman)
Mikael Niman / CAH Kamis, 5 September 2019 | 19:25 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Pelantikan anggota 50 DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 diwarnai penolakan mahasiswa, Kamis (5/9/2019). Aksi penolakam mahasiswa ini dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Dewan yang Terjerat Hukum" di dalam gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Para mahasiswa tiba-tiba membentangkan karton berisi penolakan sambil berteriak kepada pimpinan sidang.

"Interupsi pimpinan sidang, batalkan dewan yang terjerat kasus hukum," ungkapnya berulang-ulang di balkon Gedung DPRD Kabupaten Bekasi saat pelantikan, Kamis (5/9/2019).

Para mahasiswa yang melakukan penolakan langsung digiring petugas keamanan, keluar dari ruangan sidang. Di luar ruangan, juga terdapat sekelompok mahasiswa yang menuntut dibatalkannya pelantikan anggota DPRD terpilih, berinisial MR dari Partai Golkar. MR menurut para mahasiswa tersandung kasus penistaan agama namun belum juga diselesaikan proses hukumnya.

Menurut, Koordinator Mahasiswa, Jaelani, MR adalah salah satu anggota petahana dari Partai Golkar yang tersandung kasus hukum pada Mei 2014 lalu, di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Berkas perkara sudah dlimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cikarang, pada 30 Agustus 2016, kemudian 7 September 2019 dikembalikan dan pada 15 September 2016 sudah dilengkapi kembali," tutur Jaelani.

‎Hinga saat ini, kata dia, perkembangan kasus MR hanya jalan d tempat. "Kami merasa, tidak pantas anggota terhormat yang sudah menjadi tersangka, lalu dilantik padahal seharusnya dia ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," imbuhnya.

Hingga saat ini, kata dia, yang bersangkutan masih bebas dan belum menjalani proses hukum.

"Kami meminta kepada pengurus Partai Golkar untuk menjaga marwah partai dan mengevaluasi kembali kadernya yang tengah bermasalah dengan kasus hukum, yang sangat sensitif seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pelapor, Anggiat Anju Hutasoit Law Firm AADJ and Partners, mengungkapkan perkara ini sudah lama dan bahkan sudah menjadi pertayaan publik yang belum terjawab.

‎"Menjadi pertanyaan ke Partai Golkar dan KPUD Kabupaten Bekasi mengapa tidak peka atau tanggap sampai ini bisa lolos pada saat pencalonan di partai dan KPUD yang mensyaratkan adanya SKCK untuk menjadi calon legislatif," tuturnya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari MR terkait kasus yang dialaminya.



Sumber: Suara Pembaruan