Gerindra Anggap Wajar Pergantian Dirut Dharma Jaya

Gerindra Anggap Wajar Pergantian Dirut Dharma Jaya
Petugas dari PD Dharma Jaya melayani pembeli daging sapi dalam operasi pasar daging murah yang diadakan oleh Pemprov DKI, PD Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya, di Kelapa Gading, Jakarta, 11 Agustus 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta )
Erwin C Sihombing / FER Jumat, 6 September 2019 | 15:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi Gerindra DKI, Prabowo Soenirman, menilai tidak ada hal yang aneh ketika Gubernur Anies memutuskan mencopot Johan Romadhon dan menggantinya dengan Raditya Endra Budiman sebagai Dirut Dharma Jaya.

Menurut Prabowo, yang pernah mengelola BUMD dengan menjabat sebagai Dirut Pasar Jaya, pergantian pimpinan BUMD merupakan hak prerogatif gubernur. Meskipun mengaku kaget mendengar kabar pergantian itu, Prabowo menilai hal itu bukanlah peristiwa besar.

"Saya juga kaget mendengar itu tetapi gubernur mengatakan ingin program-program kerja Dharma Jaya berjalan dengan baik. Berjalan dengan cepat," kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (6/9).

Prabowo memaklumi Dharma Jaya kesulitan menjalankan program gubernur khususnya dalam memenuhi stok daging untuk pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP Plus. Dia menilai untuk masalah itu, kinerja Dharma Jaya lamban.
Di tahun 2018 jumlah penerima KJP Plus lebih dari 124.000 orang. "Dari sisi memenuhi KJP yang berkaitan dengan pendidikan secara langsung memang lamban," jelasnya.

Dia tidak melihat pergantian Dirut Dharma Jaya yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun karena gagal bersaing dengan Food Station Tjipinang berkaitan dengan impor daging.

"Tidak begitu. Justru Food Station dan Pasar Jaya memasarkan daging-daging dari Dharma Jaya. Jadi mereka semua bekerja sama," ujar Prabowo.

Anggota Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono menyatakan, pergantian Dirut Dharma Jaya sekalipun menjadi hak prerogatif gubernur, sebaiknya dilakukan dengan skala waktu yang tepat. Dia mengamini pergantian Dirut Dharma Jaya sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun tidak lazim.

"Setahun sudah tiga kali pergantian dirut itu sudah barang tentu menunjukan adanya situasi yang tidak normal. Ini berkaitan dengan layanan dan tujuan yang tidak tercapai," kata Sekretaris DPD PDIP DKI ini.

Gembong enggan berspekulasi ketika disinggung pergantian Dirut Dharma Jaya berkaitan dengan situasi politik antara Anies dengan PKS. Sebab dirut sebelumnya, Johan Romadhan diidentikan dengan PKS.

"Pergantian dirut itu wewenang gubernur. Kapan saja gubernur bisa mengganti. Tidak ada urusan mengenai hal itu. Namun yang harus diperhatikan justru mengapa harus tiga kali mengganti dirut," kata Gembong.

Gembong menilai, pergantian Dirut Dharma Jaya berkaitan dengan lambannya kinerja Dharma Jaya menjaga stabilitas harga daging dan memenuhi fasilitas-fasilitas KJP. Sebab tugas utama Dharma Jaya berkaitan dengan hal itu. Dia tidak melihat adanya unsur lain di balik peristiwa ini.

"Kalau tujuannya terkait dengan pelayanan pasti tidak tercapai karena dirutnya sudah tiga kali diganti. Begitu juga kalau tujuannya untuk mendapat laba yang besar pasti tidak tercapai," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan