Mobil Pengangkut Elpiji Diimbau Beralih ke Pelat Kuning

Mobil Pengangkut Elpiji Diimbau Beralih ke Pelat Kuning
Penyaluran gas elpiji tiga kg. ( Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya )
Lenny Tristia Tambun / HA Jumat, 6 September 2019 | 23:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mendapat protes dari kalangan pengusaha elpiji dan angkutan barang akibat penerapan perluasan ganjil genap (gage), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengimbau pengusaha angkutan barang untuk elpiji segera mengubah pelat nomor kendaraan dari hitam ke kuning.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan salah satu kendaraan yang dikecualikan dari penerapan kebijakan perluasan ganjil genap dalam Peraturan Gubernur (Pergub) baru tentang Pembatasan Lalu Lintas Melalui Ganjil Genap adalah kendaraan khusus yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).

“Artinya, untuk kendaraan yang mengangkut BBM dan BBG sudah diberikan ruang untuk itu. Tetapi dalam konteks kendaraan khusus seperti diamanatkan dalam UU No 22 tahun 2009 dan PP No 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Analisa Dampak Lalu Lintas,” kata Syafrin di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Berdasarkan tiga aturan tersebut, lanjut Syafrin, pengusaha angkutan umum yang truknya digunakan untuk membawa gas elpiji bersubsidi sudah disarankan untuk beralih dari angkutan pelat hitam menjadi angkutan pelat kuning.

“Berdasarkan rapat kami dengan para pengusaha angkutan barang di Jakarta, bahkan Jabodetabek, terdapat kurang lebih 3.000 sampai 4.000 pemilik angkutan barang yang akan melakukan balik nama dan beralih ke tanda nomor kendaraan kuning,” ujar Syafrin.

Untuk itu, ia meminta dukungan dari Ditlantas Polda Metro untuk mempermudah para pengusaha angkutan elpiji bersubsidi mengubah pelat nomor dari hitam ke kuning.

“Kami mohon dukungan dari Dirlantas sehingga pada saat rekan-rekan kita di angkutan barang yang akan beralih ke angkutan umum mengubah pelat nomornya dari hitam Ke kuning ini dilakukan akselerasi, sehingga bisa bebas dari ganjil genap,” terang Syafrin.

Ditegaskannya, kebijakan perluasan ganjil genap ini hanya kebijakan sementara sampai nanti ada penerapan kebijakan congestion pricing atau jalan berbayar elektronik (ERP).



Sumber: BeritaSatu.com