APBD Defisit, Pengurus RT/RW & Posyandu Kota Bekasi Tak Dibayar

APBD Defisit, Pengurus RT/RW & Posyandu Kota Bekasi Tak Dibayar
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meninjau pelaksanaan perdana program Sedekah Sampah di Balai Patriot, Senin (22/7/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Mikael Niman / HA Senin, 9 September 2019 | 15:17 WIB

Bekasi, Beritasatu.com‎ - Sebanyak 7.806 ketua rukun tetangga (RT), 1.013 ketua rukun warga (RW) serta 16.101 pengurus dan anggota tim PKK, kader Posyandu dan pendamping kader Posyandu Kota Bekasi belum mendapat insentif sejak Maret 2019 hingga saat ini.

‎Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi beralasan, belum diberikannya uang insentif itu dikarenakan ada persoalan keuangan daerah yang masih mengalami defisit, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pembiayaan atau pengeluaran daerah.

"‎APBD defisit sejak 2018. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyarankan ada rasionalisasi, bukan hanya untuk RT, RW, kader Posyandu saja, tapi semua program, penyesuaian kemampuan uang yang ada," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (9/9/2019).

Menurutnya, belum ada ada uang di kas daerah dan harus dikumpulkan melalui pendapatan-pendapatan daerah berupa pajak, parkir, dan sebagainya. Kecuali dana alokasi umum (DAU) yang merupakan gaji bagi para ASN.

"(Pembayaran insentif) bagian yang perlu dirasionalisasi karena ada ketidakseimbangan keuangan daerah," katanya. ‎

Dia mengatakan, insentif RT, RW serta kader Posyandu belum turun atau belum diberikan hingga saat ini, berarti ada sesuatu berkaitan dengan keuangan daerah.

"Belum diberikan berarti ada sesuatu yang diselesaikan atau diperbaiki biar ada keseimbangan fiskal," tuturnya.

Solusi jangka pendek, kata dia, untuk kader Posyandu, RT serta RW diberikan pembayaran insentif lima bulan dahulu. Tiga bu‎lan sudah diberikan (Januari-Maret) dan dua bulan berikutnya akan segera dicairkan.

"Tapi asuransinya selama 12 bulan (2019), di BPJS tidak kita kurangi, telah di-cover pemerintah," katanya.

Nantinya, apabila defisit keuangan daerah ini sudah diatasi, mungkin pada 2020 atau 2021 mendatang baru bisa diselesaikan semua pembayaran.

"Tujuh bulan berikutnya (Juni-Desember 2019) hanya diberikan asuransinya saja (untuk RT, RW serta kader Posyandu," katanya.

Sebelumnya, insentif RT, RW, kader Posyandu/PKK, Linmas dan keagamaan tertunda disebabkan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, sejak Maret 2019.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, mengatakan TAPD memutuskan melakukan efisiensi pemberian insentif kemasyarakatan tersebut untuk menyeimbangkan kondisi keuangan.

"Hingga Maret 2019 honorarium sudah dicairkan. Kemudian kita tunda pembayaran dan ini dilakukan intinya agar terjadi keseimbangan fiskal. Hingga kini, Pemkot Bekasi telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019," ungkap Reny dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Reny, pencairan honorarium kemasyarakatan sudah masuk pada APBD Perubahan 2019. Setelah pembahasan di DPRD Kota Bekasi, APBD Perubahan sudah ditetapkan dan sekarang masih proses evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Di APBD Perubahan 2019 juga sudah memuat hal itu. Namun masih dikoreksi Pemprov Jabar," ungkapnya.

Namun demikian, pemkot akan memastikan seluruh penerima insentif honorarium kemasyarakatan tetap menerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

"Asuransi penerima insentif hingga linmas tetap kita cover asuransi BPJS Ketenagakerjaannya," ungkap Reny.

Di Kota Bekasi, insentif kepada RT sebesar Rp 1.250.000, insentif RW sebesar Rp 1.750.000, kader Posyandu sebesar Rp 400.000, pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp 300.000, dan pemelihara rumah ibadah sebesar Rp 200.000.

Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp 750.000, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp 500.000.‎



Sumber: Suara Pembaruan