Jangan Ubah Fungsi Trotoar

Jangan Ubah Fungsi Trotoar
Warga melihat barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (sky bridge) Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Bhakti Hariani / Asni Ovier / AO Selasa, 10 September 2019 | 10:41 WIB

Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menimbang ulang rencana untuk mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Selain bisa mengganggu keindahan kota, keberadaan PKL di trotoar juga bisa menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamaan berkendara, khususnya pejalan kaki.

Apalagi, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan budaya, bukan untnuk para PKL.

Pemprov DKI harus berpikir kreatif dengan membangun tempat-tempat khusus berjualan bagi PKL, seperti pusat kuliner dan pusat suvenir, tanpa harus mengubah fungsi trotoar.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengatakan, selama ini aturan perundang-undangan masih melarang trotoar digunakan untuk menampung PKL. Trotoar hanya digunakan untuk para pejalan kaki.

Nirwono memaparkan, selama UU Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, maka Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia harus mematuhinya.

“Peraturan harus dipatuhi, tanpa kecuali atau dengan persyaratan apa pun. Kalau peraturan menteri lebih rendah kedudukannya dari UU, jadi itu yang harus direvisi. Penerapan ‘dengan syarat’ tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Itu bisa dilihat di Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Senen, dan banyak tempat lain di Jakarta,” ujar Nirwono kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Dikatakan, penerapan “dengan syarat” pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskriminatif, dan membuka celah pelanggaran akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran di tempat lain di Jakarta. “PKL kita sulit untuk mematuhi aturan,” kata Nirwono.

Dia mengingatkan bahwa Jakarta adalah etalase Indonesia. Bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL. Para pejalan kaki tidak dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di trotoar yang sejatinya dibangun untuk mereka.

Penggagas Gerakan Ayo ke Taman ini memiliki ide untuk menangani PKL, yakni dengan mendata secara akurat jumlah dan jenis PKL oleh Pemprov DKI Jakarta, dinas terkait, asosiasi UMKM, dan asosiasi PKL. Data ini kemudian harus dikunci. Para PKL kemudian distribusikan ke pasar rakyat terdekat, pusat perbelanjaan terdekat, atau dibangun pusat-pusat kuliner.

Pemilik pusat perbelanjaan, ujarnya, wajib menyediakan 10% lahan untuk menampung PKL, seperti di Gandaria City. Kemudian, PKL juga bisa ditampung di kantin gedung perkantoran yang ada berbagai jenis makanan minuman atau diikutkan dalam berbagai kegiatan festival kesenian.

“Prinsipnya, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi Pemprov DKI Jakarta dapat mewadahi tempat berjualan seperti itu, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan. Jakarta ada Pergub 3/2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL. Tinggal diteruskan penerapannya saja,” kata Nirwono.

Zona Khusus
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, jika ingin menata PKL, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus membuat zona khusus. Misalnya, zona merah adalah kawasan yang sama sekali dilarang ada PKL di trotoar.

Sementara, zona kuning adalah lokasi keberadaan PKL yang diatur waktu, tempat, jumlah, dan kegiatannya, seperti di stasiun kereta atau kolong jembatan jalan MRT. Sementara, zona hijau adalah kawasan di mana PKL boleh berdagang permanen atau tetap, seperti di sky bridge Tanah Abang.

Yayat mencontohkan kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, di mana PKL bisa ditata dengan tertib dan berjualan pada malam hari. Namun, mereka tertib dan terorganisasi dengan baik.
“Kelembagaannya harus jelas. Para pedagang juga memakai seragam. Mereka terdata dan berjualan dengan aneka ragam barang yang bervariasi. Jika diorganisasi seperti ini, maka PKL juga harus terbebas dari oknum ormas, di mana mereka rentan menjadi korban pemerasan,” tutur Yayat.

Menurut dia, jika tanpa niat dan kelembagaan yang kuat serta tegas untuk mengatur PKL maka akan lebih baik Pemprov DKI membatalkan rencanan mengizinkan PKL berjualan di trotoar.

Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, ide Gubernur Anies yang akan mengizinkan PKL berjualan di trotoar masih mentah dan tidak memiliki desain komprehensif. William mengatakan, 80% kondisi trotoar di Jakarta tidak dapat digunakan untuk berjualan oleh PKL.

Jakarta, kata William, tidak bisa disamakan dengan New York, Amerika Serikat (AS), di mana trotoar di sana tertata dengan baik. Para pedangan di trotoar New York bisa tertib dan menjaga kebersihan dan kenyaman trotoar.

“Jakarta jangan dibandingkan dengan New York. Tidak apple to apple. Trotoar di New York sudah sangat memadai. Apalagi, di sana PKL tidak berjualan makanan berat. Berbeda dengan di Jakarta, di mana sering kita temui para PKL berjualan makanan berat, sehingga air pencucian piring dan segala macamnya mengotori trotoar,” kata William.

Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah para pejalan kaki. Ruang mereka untuk beraktivitas semakin terbatasi oleh okupasi para PKL di lahan trotoar. Menurut William, seharusnya ada tempat khusus di mana para PKL bisa berjualan tanpa menganggu kepentingan umum.

“Para PKL juga harus dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban premanisme. Pak Anies seharusnya melihat secara holistik keadaan di Jakarta, karena kebijakan yang nanti dia buat akan berlaku di seluruh Jakarta. Tidak hanya di satu titik saja,” kata William.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI lainnya, August Hamonangan Pasaribu menyayangkan jika wacana ini benar-benar jadi diterapkan di Jakarta. Menurut August, ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang dalam menata Jakarta.

“Ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang jelas menyebutkan tidak boleh ada peraturan daerah (perda) yang mengizinkan PKL berjualan di trotoar. Seharusnya, kalau Pak Anies memiliki konsep matang, dia akan mematuhi putusan MA. Ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana peraturan harus dipatuhi,” ujar August.

Sebelum mengizinkan PKL berjualan di trotoar, kata August, maka Pemprov DKI Jakarta harus melakukan survei kelayakan terhadap seluruh trotoar yang direncanakan akan digunakan untuk berjualan. Setelah itu, satu lokasi bisa ditetapkan sebagai proyek percontohan dan lokasi itu terus dipantau selama beberapa bulan. Kemudian, hasil pemantauan itu dievaluasi, baru dibuat kebijakan.



Sumber: BeritaSatu.com