Pemprov DKI Buat Peta Jalan Penataan PKL di Trotoar

Pemprov DKI Buat Peta Jalan Penataan PKL di Trotoar
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melaju di samping proyek revitalisasi trotoar di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Lenny Tristia Tambun / Dina Fitri Anisa / AO Selasa, 10 September 2019 | 10:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang menyusun peta jalan penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Nantinya, PKL hanya bisa berjualan di trotoar yang sangat lebar.

“Kalau masalah PKL, baru dibuat peta jalannya. Trotoar potensial yang bisa ditempatkan PKL pasti yang cukup lebar,” kata Hari Nugraha di Jakarta, Sabtu (7/9/2019). Dikatakan, dalam penataan PKL di trotoar, keberadaan mereka tidak boleh mengokupansi hak pejalan kaki.

Dengan demikian, bila lebar trotoar hanya sekitar 1,5 meter, tidak mungkin para PKL dibiarkan mengokupansi trotoar. “Lebar trotoar yang ideal itu minimal 1,5 meter. Kalau lebarnya sudah 1,5 meter, ya, trotoarnya hanya untuk pejalan kaki. PKL tidak boleh berjualan di sana. Tetapi, kalau lebar trotoar enam meter sampai delapan meter, masih ada ruang, ya, kita memanusiakan orang juga. Anda boleh berdagang, namun dengan catatan tempatnya yang rapi dan ramah lingkungan,” kata Hari Nugraha.

Karena itu, untuk penentuan desain PKL diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan referensi kios PKL yang berada di luar negeri.

“Yang menyusun desainnya itu Dinas KUMKMP DKI langsung. Kalau Pak Gubernur referensi ada kota yang sudah bagus model kios PKL. Pak Gubernur bilang, kami tinggal mencontoh referensi bagus yang mana. Seperti di New York. Saya kemarin ke Hong Kong, model kios PKL sudah kayak kotak. Begitu selesai jualan, mereka pulang. Jadi, tidak permanen atau menetap di trotoar,” kata Hari Nugraha.

Diharapkan, penataan kios PKL dilakukan di trotoar yang cukup lebar, seperti di beberapa kota di luar negeri. Waktu berjualan PKL dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pagi, siang, dan malam dengan produk dagangan yang berbeda.

Ketika selesai berjualan, mereka akan memindahkan kios untuk bergantian dengan PKL yang lain. Mereka juga diwajibkan menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan trotoar.

“Kalau di sini, diharapkan PKL yang pagi berjualan untuk makanan pagi. Selesai berjualan, mereka pulang. Lalu, pada siang hari, PKL lainnya menjual makanan siang. Selesai, mereka pulang. Begitu juga malam, PKL menjual makanan malam. Selesai, bubar. Trotoar kosong. Jadi, tidak ada yang menetap di trotoar, mandi, dan tidur di situ. Kita memanusiakan mereka, namun harus tetap memakai aturan yang jelas,” kata Hari.

Dengan demikian, kata Hari, PKL boleh berjualan di atas trotoar jenis tertentu dan dengan berbagai syarat yang ditentukan. Mereka akan diwajibkan menjaga kebersihan, kerapian, hingga keramahan lingkungan.

“Trotoar di Jakarta sudah memakai bahan andesit-granit, ada yang stem konkret. Jangan sampai disiram kopi atau kuah bakso. Sayang. Saya juga sudah menyampaikan kepada Dinas UMKMP dan wali kota agar para pedagang diedukasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pasal 25 Ayat 1 Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta mengatur dan mengelola PKL di Jakarta, termasuk alih fungsi trotoar.

Putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana dan Zico Leonard dikarenakan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Putusan MA mengamanatkan bahwa Pasal 25 Ayat 1 Perda Nomor 8/2007 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.

Revitalisasi
Sementara itu, Hari juga mengatakan bahwa saat ini ada lima ruas trotoar di Jakarta yang sedang direvitalisasi. Pemprov DKI menargetkan, revitalisasi enam trotoar ini akan rampung pada akhir 2019.

“Kalau bicara trotoar, kami sedang melakukan revitalisasi di enam lokasi, yakni di Jalan Cikini Raya, Jalan Salemba Kramat, Jalan Kemang Raya, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Prof Dr Latumenten, dan Jalan Yos Sudarso,” kata Hari.

Revitalisasi trotoar dibuat secara komprehensif sebagai jalan yang ideal. Artinya, di kawasan itu selain ada jalan juga ada trotoar untuk pejalan kaki, guiding line untuk kaum disable, buffer amenities, saluran air, serta tempat untuk kabel fiber optik.

“Semuanya kami buat complete stage. Jadi, semuanya lengkap. Selain menata jalan, kami juga menata kabel di udara. Kabel udara akan masuk ke dalam trotoar,” ujar Hari.

Dia menjelaskan revitalisasi trotoar di Jalan Prof Dr Latumenten, Jakarta Barat, akan dilakukan sepanjang 3.500 meter. Trotoar akan diperlebar menjadi lima meter dari lebar sebelumnya hanya sekitar 1,5 meter.

Sementara, untuk di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, yang akan direvitalisasi sepanjang 3.200 meter. Trotoar itu akan diperlebar hingga 5-7 meter dari lebar saat ini sekitar 3,5 meter.

“Untuk enam lokasi trotoar yang akan direvitalisasi, semuanya akan dibuatkan ramah untuk pejalan kaki. Juga dijadikan sebagai koridor interaksi dan kreasi seni budaya untuk komunitas, seperti di Jalan Cikini Raya dan Jalan Kramat Raya,” kata Hari.

Wisata Kuliner
Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mulai berperan aktif untuk membangun kawasan khusus untuk PKL. Pemprov bisa membangun semacam kawasan kuliner di beberapa lokasi strategis di Jakarta.

“Kami ingin mengajukan ke Pemprov DKI untuk mendirikan pusat-pusat kuliner di tempat banyak orang berlalu lalang. Salah satunya bisa memanfaatkan lokasi sekitar stasiun MRT. Kita sudah memiliki tempat yang bersih, kenapa tidak dimanfaatkan dan disiapkan corner untuk makanan lokal?” kata Azril kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (7/9).

Tidak sekadar bisa menertibkan PKL, Azril juga sangat yakin keberadaan kawasan khusus PKL dan kuliner itu bisa menarik wisatawan yang datang, khususnya wisatawan mancanegara. Apalagi, bila kawasan khusus kuliner itu digarap dengan rapi dan menggandeng para ahli di bidang makanan dan pariwisata.

“Saya yakin banyak wisatawan yang akan mencoba naik MRT sekaligus berbelanja dan menyantap makanan di kawasan stasiun. Namun, pemerintah harus serius memperhatikan aspek health and hygiene-nya,” kata dia.

Berdasarkan data Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, terlihat dengan jelas bahwa di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki peringkat terendah dalam sub-index (pillar) health and hygiene. Indonesia berada pada peringkat 102 di dunia pada 2019.

“Di Malaysia dan Thailand para PKL patuh terhadap sanitasi dan mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah setempat, mulai dari cara memasak, penggunaan alat-alat masak yang harus menggunakan stainless steel, sampai ke bungkus makanan yang akan diterima oleh para konsumen. Kebersihan yang tidak terjaga ini yang melemahkan food street kita, sehingga tidak sepopuler negara lain,” kata Azril. [LEN/DFA/O-1]



Sumber: BeritaSatu.com