PDIP Belum Serahkan Nama Ketua DPRD DKI

PDIP Belum Serahkan Nama Ketua DPRD DKI
Gembong Warsono ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / CAH Rabu, 11 September 2019 | 14:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Hingga saat ini Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum menyerahkan nama Ketua DPRD DKI. Berdasarkan aturan yang ada, sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak, PDI Perjuangan berhak mendapatkan posisi Ketua DPRD DKI.

Tidak hanya PDI Perjuangan saja, tetapi juga Partai Demokrat juga belum menyerahkan nama Wakil Ketua DPRD DKI.

Sementara partai politik yang sudah menyerahkan nama Wakil Ketua DPRD DKI adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan Abdurrahman Suhaimi. Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan Zita Anjani dan Partai Geridnra mengajukan Mohamad Taufik.

Ketua DPRD DKI sementara, Pantas Nainggolan mengatakan untuk nama Ketua DPRD DKI harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah mengajukan tiga nama untuk menjadi calon Ketua DPRD DKI.

Ketiga nama tersebut adalah Prasetio Edi Marsudi, Gembong Warsono dan Ida Mahmudah. Namun hingga saat ini, pihak DPP belum memberikan keputusan nama Ketua DPRD DKI periode 2019-2024.

“Mekanisme di partai itu sudah jelas. Untuk DKI dan DPD dan Provinsi seluruh Indonesia harus persetujuan DPP. Dan pasti pada waktunya. Kita bisa dibilang enggak pernah terlambat sih. Pasti ada waktu yang tepat sudah dikeluarkan,” kata Pantas Nainggolan di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Belum dikeluarkannya nama Ketua DPRD DKI, menurut Pantas tidak ada kendala apa pun di tingkat DPP. Lagipula, masih ada satu partai lagi yang belum menyerahkan nama Wakil Ketua DPRD DKI, yakni Partai Demokrat.

“Enggak ada kendala, enggak ada masalah. Dari Demokrat juga belum,” ujar Pantas Nainggolan.

Ditegaskannya, meski Gembong Warsono sudah dipilih menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI periode 2019-2024, tetap saja berpeluang untuk dipilih menjadi Ketua DPRD DKI.

“Masih dong. Kan dia sekretaris DPD PDI Perjuangan. Prasetio juga Bendahara DPD. Bahkan mekanisme sudah menjadi kesepakatan, siapa pun yang diputus DPPnya, itu hukumnya wajib kita harus mengikuti,” terang Pantas Nainggolan.

Meski tidak ada batas waktu penyerahan nama pimpinan DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengharapkan keputusan DPP PDI Perjuangan dapat dikeluarkan seiring dengan rampungnya pembahasan tata tertib (Tatib).

Karena begitu tatib selesai, maka akan langsung dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Yaitu, pembentukan Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan. Serta penetapan pimpinan Komisi, pimpinan DPRD DKI, pimpinan badan di DPRD DKI.

“Tidak ada batas. Ya mungkin batasannya bisa kita sandingkan dengan pembahasan tatib DPRD. Karena ketika tatib selesai, AKD juga selesai. Seluruh alat kelengkapan dewan akan serentak. Pengesahan pimpinan akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Jadi enggak ada batas waktu, tapi kita yakin enggak akan terlambat,” papar Pantas Nainggolan.



Sumber: BeritaSatu.com