Daripada Provinsi Baru, Depok Lebih Pilih Gabung Jakarta

Daripada Provinsi Baru, Depok Lebih Pilih Gabung Jakarta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad ( Foto: istimewa )
Bhakti Hariani / JAS Jumat, 13 September 2019 | 09:59 WIB

Depok, Beritasatu.com - Wacana pembentukan provinsi baru selain Jawa Barat yang belakangan marak mencuat dengan nama Provinsi Bogor Raya membuat Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara. Idris mengaku lebih memilih bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta daripada dengan provinsi lain.

"Kalau boleh memilih, saya lebih memilih Jakarta, karena saya tidak bisa bahasa Sunda," kata Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (13/9/ 2019).

Idris menuturkan, Depok masuk rumpun Melayu Depok dalam SK Gubernur Jawa Barat dan tidak disebut rumpun Betawi karena Betawi merupakan trademark dari Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan wali kota, sebagai kota penyangga, Depok juga sering bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi kepentingan wilayah otonomi.

"Bentukan pemerintah namanya BKSP yang saat ini diketuai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini untuk menyiasati kebutuhan wilayah tetangga yang memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait ada empat yakni sanitasi, air bersih, udara, dan sampah. Ini yang kami seriuskan untuk diselesaikan," tutur Idris.

Dari segi mobilitas, sebagian besar penduduk Kota Depok sendiri kebanyakan bekerja di Jakarta. Separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas hilir mudik ke Jakarta.

"Sebanyak 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi," kata Idris.

Diungkapkan Idris, wacana pembentukan provinsi baru ini perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab, persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah.

"Sama halnya dengan wacana pemindahan ibu kota negara lah, kan nggak semudah itu, demikian contoh Bogor Barat, sampai sekarang nggak selesai. Padahal itu kebutuhan. Padahal ini hanya memisahkan dan masih dalam provinsi yang sama. Itu saja nggak selesai-selesai, apalagi yang provinsinya berbeda, nggak mudah," pungkas Idris.



Sumber: Suara Pembaruan