Tanpa Pajak Reklame Rokok, PAD Kota Depok Tidak Turun

Tanpa Pajak Reklame Rokok, PAD Kota Depok Tidak Turun
Salah satu stiker yang ditempel di Balai Kota Depok sebagai lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / JAS Jumat, 13 September 2019 | 13:48 WIB

Depok, Beritasatu.com - Penerapan sejumlah peraturan di Depok yang melarang adanya reklame rokok nyatanya tak membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari pajak reklame menurun.

Sejalan dengan terus disosialisasikannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Depok maka, pemasangan reklame rokok pun menjadi hal yang terlarang di kota ini sejak tahun 2015. Kota Depok memiliki tiga peraturan yang yang mendukung KTR.

Ketiga peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Wali Kota Nomor 126 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 300/357-Satpol PP tentang Larangan Display Penjualan Rokok, mengiklankan dan mempromosikan rokok.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, larangan reklame produk rokok tidak menyebabkan PAD Kota Depok turun. Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana menuturkan, sejak tahun 2015 kala dimulainya larangan reklame rokok, tidak menurunkan pemasukan PAD Depok dari sisi pajak reklame.

Tercatat pada tahun 2014 masih terdapat 306 jumlah reklame rokok dan pendapatan reklame yang masuk sebesar Rp 8.778.299.845. Dengan total PAD sebesar Rp 659.173.522.492.

Sedangkan pada tahun 2015 ketika reklame rokok mulai dilarang, pendapatan reklame tidak berkurang malah justru bertambah menjadi Rp 10.009.862.247. Dengan total PAD senilai Rp 818.204.601.264.

"Kami masih memiliki sumber pendapatan reklame lainnya selain dari reklame rokok. Jadi PAD juga tidak berpengaruh karena sumber dari selain pajak reklame rokok juga masih banyak yang bisa digali seperti misalnya dari pajak tempat hiburan, pajak hotel dan sebagainya," ujar Nina kepada Suara Pembaruan, Jumat (13/9/2019) di Gedung Dibaleka II, Kota Depok, Jawa Barat.

Lebih lanjut dipaparkan Nina, berturut-turut pada tahun 2016 pemasukan dari pendapatan dari reklame sebesar Rp 10.159.113.228 dengan total PAD sebesar Rp 922.297.784.280.

Sedangkan pada tahun 2017 pendapatan reklame tidak mengalami kenaikan namun jumlah PAD tetap naik menjadi Rp 1.210.748.605.561.

Tahun 2018, pendapatan reklame naik menjadi Rp 12.586.819.937 sedangkan PAD sejumlah 1.059.700.280.693.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan, Kota Depok terus meningkatkan sosialisasi tentang KTR bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait serta pembinaan dan edukasi tentang bahaya rokok dan tentnag Perda KTR.

Tujuh lokasi yang dinyatakan sebagai KTR berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 adalah tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, lingkungan belajar mengajar, sarana kesehatan.

"Kalau di Balai Kota Depok sendiri lokasi yang diperbolehkan merokok terdapat di ruang terbuka yang berada di samping kantor PKK. Ruang untuk merokok memang harus terbuka. Tidak boleh di ruangan tertutup yang dapat menganggu orang lain," ujar Idris.

Sedangkan untuk sanksi kepada perokok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Lienda Ratnanurdhiany mengatakan, sanksi untuk pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2014 adalah diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Depok untuk dilakukan tindak pidana ringan (tipiring). Tercatat sebanyak enam orang sudah dikenai tipiring pada tahun 2018.

Sedangkan untuk pelanggar Perda berbentuk badan dikenakan denda sebesar Rp 50 juta. Namun untuk saat ini belum ada badan yang melanggar Perda tersebut.

Sementara itu untuk pengaturan rokok elektrik atau vape, Dinas Kesehatan akan melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 ini bersama dengan DPRD Kota Depok yang baru saja dilantik.

"Kami segera akan lakukan revisi Perda bersama dengan dewan yang baru. Nantinya vape ini juga akan kami masukkan ke dalam Perda dan akan diatur juga penggunaannya," tutur Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita.



Sumber: BeritaSatu.com