Komnas HAM Jadi Mediator Sengketa Lahan UIII

Komnas HAM Jadi Mediator Sengketa Lahan UIII
Lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / BW Senin, 16 September 2019 | 12:33 WIB

Depok, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar mediasi pertama antara pihak-pihak terkait pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan warga yang menempati lahan UIII, Senin (16/9/2019).

Kepala Bagian Mediasi Komnas HAM Minim Dwi Hartono mengatakan, hari ini adalah jadwal pertama mediasi antara pihak terkait pembangunan UIII dengan warga setempat. Termasuk di dalamnya Pemkot Depok.

"Hari ini jadwal mediasi pertama. Kami undang semua pihak terkait. Kami berharap hari ini bisa didapatkan output demi kebaikan kedua belah pihak," ujar Dwi kepada Beritasatu.com.

Dikatakan, dalam mediasi ini akan dibicarakan apa saja keinginan warga yang dan kemauan pihak terkait pembangunan UIII. Komnas HAM berupaya untuk bisa memfasilitasi apa yang bisa dilakukan agar tercapai kesepakatan bersama.

"Tentunya semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga hari ini bisa ada output-nya. Jika tidak maka mungkin akan ada mediasi kedua, ketiga dan seterusnya," tutur Dwi.

Ketua Harian Tim Penertiban UIII Sri Utomo mengungkapkan, warga yang mendiami area lahan UIII sebenarnya memahami dan sadar bahwa lahan yang mereka pergunakan bukan milik mereka. Namun mereka tetap menghendaki besaran santunan yang sesuai dengan apa yang mereka hasilkan di lahan ini.

"Mereka meminta santunan yang wajar. Masalahnya nilai kewajaran dan kepuasan setiap orang kan berbeda. Tentunya kewajaran yang dimaksud juga tidak bisa keluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta tidak melanggar hukum yang ada. Kami semua punya dasar aturan berhitung," ujar Sri Utomo yang juga Asisten Administrasi dan Pemerintahan Pemkot Depok ini.

Diungkapkan, hari ini perwakilan warga juga akan datang. Sri Utomo berharap tercapai output yang sesuai dengan harapan bersama.

"Kita harus sadari bersama bahwa ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tentunya tak boleh dihalangi," ujar Sri Utomo.



Sumber: Suara Pembaruan