DKI Potong Tunggakan Pajak hingga 50%

DKI Potong Tunggakan Pajak hingga 50%
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / BW Senin, 16 September 2019 | 14:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemotongan tunggakan pajak hingga 50%. Pemotongan tunggakan pajak diberikan untuk penunggak pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, wajib pajak yang menunggak PKB atau BBNKB sejak 2012 ke bawah diberikan potongan pokok pajak sebesar 50%.

Lalu, wajib pajak yang menunggak PKB atau BBNKB sejak 2013-2016 diberikan diskon pokok pajak sebesar 25%.

Wajib pajak yang menunggak PBB-P2 sejak 2013-2016 juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 25%.

“Keringanan pengurangan pokok pajak daerah kita berikan untuk beberapa jenis pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan," kata Faisal Syafruddin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019).

Selain mengurangi pokok pajak, lanjut Faisal Syarifuddin, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus denda atau sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak pajak di atas.

Tidak berhenti di situ, pihaknya juga menghapus denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak PKB, BNNKB, atau PBB-P2 sejak 2017. Wajib pajak yang menunggak sejak 2017 tetap harus membayar penuh pokok pajaknya.

"Kebijakan ini dilaksanakan mulai hari ini 16 September 2019 sampai dengan 30 Desember 2019," ujar Faisal Syafruddin.

Ketentuan soal keringanan pajak tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.



Sumber: Suara Pembaruan