Keringanan Pajak Ditargetkan Dongkrak Pemasukan DKI Rp 600 Miliar

Keringanan Pajak Ditargetkan Dongkrak Pemasukan DKI Rp 600 Miliar
Ilustrasi pajak ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 16 September 2019 | 16:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program keringanan dan penghapusan sanksi piutang sembilan jenis pajak daerah di wilayah DKI Jakarta. Diharapkan kebijakan ini dapat mendongkrak perolehan pajak daerah sebesar Rp 600 miliar.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan program keringanan pajak daerah ini diharapkan dapat mengeliminasi piutang pajak daerah yang ada di masyarakat.

“Sehingga kami berharap masyarakat segera memanfaatkan program keringanan pajak daerah yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Kami harapkan optimalisasi dari penerimaan pajak daerah ini, bisa menyumbang kurang lebih 600 miliar sebagai tambahan dari penerimaan pajak daerah di tahun 2019 ini,” kata Faisal Syafruddin di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Secara umum, target penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 44,180 triliun. Selama tahun berjalan hingga 16 September 2019, realisasi pajak daerah sudah mencapai hampir Rp 30 triliun. Atau sudah mencapai 68 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD DKI 2019.

Adapun angka realisasi pajak di tahun 2019 ini ternyata meningkat sebesar Rp 3 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Atau penerimaan pajak selama Januari - September 2019 meningkat sebesar Rp 3 triliun dibandingkan Januari - September 2018

Faisal Syafruddin menjelaskan kebijakan baru ini dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan. Ia mengimbau masyarakat wajib pajak yang selama ini cenderung menunda dalam pelaksanaan pajak diharapkan dapat mengikuti program yang akan dilaksanakan selama 106 hari, sejak 16 September 2019 hingga 30 Desember 2019.

"Program keringanan pajak daerah ini kita bagi dua. Yang pertama tentang keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2),” ujar Faisal Syafruddin.

Kebijakan kedua, pembebasan sanksi administasi pajak daerah, yang ini dilakukan terhadap sembilan jenis pajak yang ada di provinsi DKI Jakarta. Meliputi pajak Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, PBB-P2, PKB, dan BBN-KB yang berakhir di tahun 2018.

Keringanan piutang pokok pajak daerah untuk BBN-KB akan dikenakan pemotongan sebesar 50 persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Selanjutnya, keringanan piutang pokok pajak daerah lainnya untuk PKB memiliki besaran berbeda, yaitu pemotongan sebesar 50 persen bagi penunggak pajak sebelum tahun 2002.

Kemudian pemotongan 25 persen bagi penunggak pajak antara tahun 2013-2016. Terakhir, keringanan piutang pokok pajak daerah terhadap PBB P2 selama 2013-2016 akan dikenakan pemotongan sebesar 25 persen.

“Wajib pajak yang menunggak pembayaran sejak 2017 tetap harus membayar penuh pokok pajaknya,” tegas Faisal Syafruddin.

Program keringanan piutang pokok pajak ini telah diintegrasikan di kantor unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Samsat di lima wilayah DKI Jakarta.



Sumber: BeritaSatu.com