Anies Tanggapi Usulan Gubernur Wajib Lapor DPRD Saat Tunjuk Wali Kota dan Direksi BUMD

Anies Tanggapi Usulan Gubernur Wajib Lapor DPRD Saat Tunjuk Wali Kota dan Direksi BUMD
Gubernur DKI, Anies Baswedan. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 16 September 2019 | 21:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sering kalinya pergantian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD DKI, maka anggota dewan mengusulkan Gubernur DKI wajib lapor saat menunjuk Wali Kota dan Direksi BUMD.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan untuk penunjukan wali kota, selama ini pihaknya telah melaporkan terlebih dahulu ke DPRD DKI, sebelum melakukan pelantikan. Setelah mengantongi persetujuan DPRD DKI, baru dilakukan pelantikan.

“Untuk penunjukan wali kota sudah seperti itu selama ini. Jadi prosedurnya, memang begitu. Ketika penunjukan wali kota itu. Maka nama wali kota kita kirimkan ke DPRD DKI, lalu dibahas di Komisi, dipanggil, kemudian ditentukan. Kewenangan tetap di eksekutif,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Namun untuk penunjukan direksi BUMD DKI harus wajib lapor ke DPRD DKI, Anies sendiri tidak mau berkomentar lebih banyak. Dia hanya menekankan yang penting direksi yang ditunjuk olehnya adalah pejabat yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan kerja sama yang baik dengan anggota dewan.

“Intinya selama mereka bisa kerja sama, komunikasi itu berjalan dengan baik. Karena wewenangnya beda. Jadi yang penting ada komunikasi untuk bisa bekerja sama,” terang Anies Baswedan.

Seperti diketahui, DPRD DKI mengajukan regulasi yang akan mengatur legislatif diberi ruang untuk memberikan pertimbangan terhadap pemilihan wali kota dan pimpinan BUMD DKI.

Sebab, regulasi yang ada saat ini tidak mengharuskan Gubernur DKI Jakarta meminta pertimbangan kepada DPRD DKI dalam menentukan Wali Kota dan Pimpinan BUMD DKI.



Sumber: BeritaSatu.com