MA Kabulkan Kasasi Karya Citra dalam Kasus Pelabuhan Marunda

MA Kabulkan Kasasi Karya Citra dalam Kasus Pelabuhan Marunda
Pelabuan Marunda. ( Foto: Ismewa )
Fana Suparman / HA Senin, 16 September 2019 | 22:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) dikabarkan telah mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) lewat tim kuasa hukumnya, Juniver Girsang melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kasasi atas perkara dengan nomor 2226 K/PDT/2019 itu diputus oleh Majelis Hakim yaitu I Gusti Agung Sumanatha, Pripambudi Teguh, dan Nurul Elmiyah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum MA Abdullah saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selular mengakui adanya putusan kasasi yang memenangkan oleh PT KCN. Kasasi sudah diputuskan oleh majelis hakim pada 10 September 2019 lalu.

Tim kuasa hukum PT KCN, Juniver Girsang, saat konfirmasi mengaku belum bisa berkomentar banyak. Hal ini lantaran Juniver belum mendapatkan informasi resmi dari MA terkait putusan Kasasi kliennya itu. Juniver berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika telah menerima salinan putusan dari MA.

"Kalau benar, artinya pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda tetap berlanjut,” kata Juniver saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

Diketahui, PT KBN menggugat PT KCN dan Kementerian Perhubungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pengelolaan Pelabuhan Marunda. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian memenangkan pihak PT KBN yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta di antaranya memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT KCN bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan cacat hukum dan dianggap tidak sah. Namun di tingkat Kasasi permohonan PT KCN dikabulkan.

Putusan MA ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda, Jakarta, berlanjut. Hal itu dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh pihak PT KCN dengan pihak Kementerian Perhubungan serta pihak PT Kawasan Berikat Nusantara.



Sumber: Suara Pembaruan