Soal Trotoar, Anies Tak Mau Dibenturkan dengan Menpupera

Soal Trotoar, Anies Tak Mau Dibenturkan dengan Menpupera
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 17 September 2019 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mengenai konsep trotoar multifungsi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tidak mau dibenturkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono.

“Begini, nanti sesudah kita umumkan penataan lengkapnya. Kalau enggak (lengkap), cuma tektok begini saja. Kutip-kutip kecil, membingungkan bagi masyarakat. Namun intinya, kami ingin di Jakarta ada kesetaraan kesempatan,” kata Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Sebab, lanjut Anies Baswedan, setiap orang mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda mengenai pemanfaatan trotoar. Bahkan, setiap orang memiliki pemikiran berbeda mengenai keberadaan trotoar di Jakarta.

“Ketika seorang membicarakan trotoar, dalam bayangannya trotoar yang beda lagi. Beda-beda, akhirnya cuma jadi percakapan yang membingungkan. Lebih baik tunggu sesudah ada pengumuman lengkap,” ujar Anies Baswedan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menpupera Basuki mengatakan, PKL berdagang di trotoar tidak boleh dilakukan secara permanen. Menurutnya ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi dan tetap saja, dia menekankan, hal tersebut tidak diizinkan secara permanen.

Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau dan sarana pejalan kaki.

Ada enam syarat pemanfaatan trotoar untuk kegiatan usaha kecil formal.

Pertama, jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 meter—2,5 meter agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.

Kedua, jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal lima meter, yang digunakan untuk area berjualan memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5.

Ketiga, terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan kegiatan usaha kecil formal.

Keempat, pembagian waktu penggunaan jalur penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis kegiatan usaha kecil formal tertentu diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya.

Kelima, dapat menggunakan lahan privat. Keenam, tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.