Ditolak Kemdagri, DKI Tetap Alokasikan Anggaran BPJS Pemulung Bantargebang

Ditolak Kemdagri, DKI Tetap Alokasikan Anggaran BPJS Pemulung Bantargebang
TPST Bantargebang ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 18 September 2019 | 19:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Draf Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019 telah selesai dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Salah satu yang dikoreksi adalah anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemulung TPST Bantargebang.

Meski anggaran tersebut ditolak oleh Kemdagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap mengalokasikan anggaran untuk 4.131 pemulung TPST Bantargebang, Bekasi, senilai Rp 836.160.000.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan ada dua kegiatan yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2019.

Pertama, anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang. Kedua, anggaran pembayaran santunan asuransi akibat bencana pohon tumbang sebesar Rp 1 miliar.

“Untuk anggaran kegiatan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang tetap dianggarkan dan telah direalisasikan,” kata Edi Sumantri dalam rapat hasil evaluasi Kemdagri terhadap Raperda APBD-P DKI 2019 bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Dijelaskannya, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Memang pemulung TPST Bantargebang bukan pekerja yang mendapat upah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun, jaminan sosial merupakan hak setiap WNI, termasuk pemulung,” ujar Edi Sumantri.

Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini, tambah Edi Sumantri, juga sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur masyarakat, dalam hal ini pemulung. Khususnya di sekitar TPST Bantargebang yang terdampak dari tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Bekasi itu.

Pemprov DKI juga tetap mengalokasikan anggaran pembayaran santunan asuransi akibat bencana pohon tumbang sebesar Rp 1 miliar.

Anggaran itu tetap ada karena Pemprov DKI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.

“Berdasarkan aturan tersebut, Pemprov DKI berkewajiban mengelola RTH, terutama pohon tumbang yang ada di RTH publik. Kegiatan ini tetap dianggarkan untuk meng-cover masyarakat yang terkena musibah akibat pohon tumbang milik Pemprov DKI, misalnya korban meninggal, cacat tetap, atau cacat sebagian, dan kerugian material kendaraan atau bangunan," jelas Edi Sumantri.

Atas sikap terhadap dua kegiatan anggaran tersebut, Edi Sumantri mengatakan Pemprov DKI telah memberikan jawaban kepada Kemdagri.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI, Syarif menjelaskan DPRD DKI tidak mempermasalahkan anggaran tersebut tetap dialokasikan Pemprov DKI. Sebab, Pemprov DKI memiliki landasan hukum yang jelas dan telah memberikan penjelasan kepada Kemendagri.

“Kita sih setuju saja. Tidak ada masalah. Kan sudah ada landasan hukumnya. Kesannya, kurang cermat juga Kemdagri, karena kegiatan itu ternyata sudah berjalan,” kata Syarif.



Sumber: BeritaSatu.com