Pembangunan Dinding Diafragma MRT Fase 2 Capai 60%

Pembangunan Dinding Diafragma MRT Fase 2 Capai 60%
Ribuan orang memadati moda raya terpadu (MRT) pada hari ketiga liburan Idulfitri, Jumat (7/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Bernardus Wijayaka )
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 19 September 2019 | 11:56 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama (Dirut) PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, William P Sabandar menegaskan pembangunan dinding diafragma untuk Gardu Induk Monas Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 (Bundaran HI-Kota) telah mencapai 60 persen.

“Saat ini yang sedang dikerjakan untuk pembangunan fisik MRT Fase 2, adalah paket CP200. Yaitu pembangunan dinding diafragma untuk gardu induk Monas. Hingga September 2019, pembangunan dinding diafragma sudah mencapai 60 persen,” kata William Sabandar, Kamis (19/9/2019).

Ditargetkan, pembangunan dinding diafragma Gardu Induk Monas tersebut sudah dapat rampung pada akhir tahun ini. “Jadi pembangunan untuk CP200 kita targetkan selesai pada akhir tahun ini,” ujar William Sabandar.

Diakuinya, progres pembangunan fisik dinding diafragma gardu induk Monas ini memang terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Karena ada kendala dalam administrasi pembangunan dari pemerintah pusat. Namun, keterlambatan tersebut dapat dikejar dengan baik, sehingga ia optimistis akhir tahun bisa selesai untuk pembangunan dinding diafragma tersebut.

“Memang ada keterlambatan dalam pengerjaan CP200. Dikarenakan beberapa masalah administrasi. Tetapi untuk CP200 ini, pembangunannya sudah 60 persen. Jadi masih on schedule semuanya,” terang William Sabandar.

Seiring dengan pengerjaan pembangunan CP200, PT MRT Jakarta juga mengerjakan paket fisik MRT Fase 2 lainnya. Seperti, seperti CP201 untuk pembangunan tiga stasiun bawah tanah telah dilaksanakan pengumuman tender pada 24 Mei 2019. Juga telah diadakan pertemuan pre-bid pada 25 Juni 2019.

“Sekarang untuk paket fisik CP201 sedang dalam proses lelang. Nanti akhir tahun akan kita akan umumkan pemenang lelangnya,” jelas William Sabandar.

Hal yang sama juga untuk paket fisik CP202 untuk pembangunan tiga stasiun bawah tanah dan CP 203 untuk pembangunan dua stasiun bawah tanah, untuk pelaksanaan tendernya akan dilakukan bersamaan. Saat ini, proses lelang sudah dimulai dan akhir tahun akan diumumkan pemenangnya.

Lalu, untuk CP 204 belum dapat dilaksanakan karena kaitannya dengan depo di Ancol Barat. Menurutnya, Gubernur DKI sudah menyetujui secara prinsip lokasi Depo Fase 2 di Ancol Barat. Tetapi pihaknya masih memerlukan surat penugasan dari Gubernur DKI untuk melanjutkan studinya.

“Maka kita akan langsung menyiapkan paket CP205 dan CP206. Yaitu menyiapkan system dan jalur kereta api serta penyediaan enam rangkaian kereta MRT. Saat ini sedang persiapan lelang dan proses lelangnya kita akan lakukan tahun ini,” paparnya.

Kelima paket tersebut, semua akan ditenderkan secara bersamaan atau paralel. Diharapkan MRT Fase 2 dapat rampung pada kuartal tahun 2024. “Jadi kita akan full force mulai melakukan pembangunan fisik tahun depan. Target kita, paket ini sudah bisa ditandatangani kontrak kerja samanya pada Februari 2020. Masa kerjanya 58 bulan. Paling tidak akan diselesaikan pada kuartal tahun 2024,” papar William Sabandar.

Seperti Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI), pembiayaan MRT Jakarta fase II masih menggunakan skema kerja sama antarpemerintah, yaitu Indonesia dan Jepang dalam bentuk pinjaman lunak. Untuk Fase II, pemerintah Jepang memberikan pinjaman senilai maksimum 70,2 miliar Yen atau Rp 9,46 triliun (dengan catatan nilai tukar Rp 134,9 per yen). Adapun, total biaya yang diperlukan untuk membangun fase II mencapai Rp 25 triliun.

Sementara itu, untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta Fase II, Pemprov DKI bersama DPRD DKI telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Modal Dasar PT MRT Jakarta. Dari awalnya hanya Rp 14,6 triliun menjadi Rp 40 triliun.

Sehingga, Pemprov DKI dapat memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT MRT Jakarta untuk membayar pinjaman kepada pemerintah Jepang.

Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan revisi perda tentang modal dasar PT MRT Jakarta, disamping menjalankan amanat Undang-Undang, juga dibentuk untuk penambahan modal dasar guna penyelesaian pembangunan MRT Fase I dan pendanaan pembangunan II yang akan dimulai pada tahun 2019.

“Perda ini juga mengatur peralihan status badan hukum dari Perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Lalu, mengatur ruang lingkup kegiatan PT MRT Jakarta, hubungan kerja PT MRT Jakarta dengan Pemprov DKI, penetapan modal dan saham serta penyertaan modal daerah,” kata Anies Baswedan.

Anies mengatakan pemberian dana hibah sebesar 70,21 miliar yen tidak hanya digunakan untuk pembangunan MRT Fase II saja melainkan sekaligus digunakan untuk penuntasan pembangunan MRT Fase I.

Ia merincikan dana hibah yang diberikan pemerintah pusat sebesar 70,21 miliar Yen. Dengan komposisi, 59,108 miliar Yen untuk pekerjaan sipil dan 6,311 miliar Yen untuk jasa konsultasi, serta 4,6 milliar Yen untuk dana tak terduga.

Komposisi pembayaran pinjaman, lanjutnya, 49 persen ditanggung Pemprov DKI dan 51 persen ditanggung pemerintah pusat.

Seperti diketahui, awalnya biaya pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan Fase I mendapatkan pinjaman dari JICA sebesar 123,36 miliar Yen. Tetapi karena harus mengikuti aturan baru dari Pemprov DKI terkait koefisien gempa, maka biaya pembangunan MRT Jakarta bertambah sebesar Rp 2,5 triliun. Sehingga total dana yang dibutuhkan menjadi 125,24 miliar Yen.

Sementara, kebutuhan dana untuk pembangunan MRT Fase II sebesar Rp 22,5 triliun. Dengan adanya penambahan biaya pembangunan di Fase I, maka Pemerintah Pusat mengajukan pinjaman kepada JICA untuk Fase II menjadi Rp 25 triliun atau setara dengan 208,132 miliar Yen.

Nantinya, pemberian pinjaman sebesar Rp 25 triliun akan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, pinjaman diberikan sebesar 70,21 miliar Yen atau sekitar Rp 9 triliun. Lalu sisa pinjaman sebesar Rp 16 triliun akan diberikan setelah progres serapan dana tahap I sudah mencapai 50 persen. Untuk mendapatkan pencairan dana tahap kedua, Pemprov DKI, PT MRT Jakarta dan Kementerian Keuangan mengajukan proposal pinjaman dana tahap kedua untuk Fase II.

 



Sumber: BeritaSatu.com