YLKI Minta DKI Hentikan Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta DKI Hentikan Pemotongan Kabel Optik
Ilustrasi fiber optik. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / BW Kamis, 19 September 2019 | 15:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta menghentikan pemotongan kabel optik di Jalan Cikini, Jakarta Pusat, untuk sementara waktu. Hal itu karena dinilai melanggar hak konsumen telekomunikasi.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sementara pemotongan kabel optik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga.

YLKI menilai langkah yang dilakukan Dinas Bina Marga memotong kabel optik milik anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) secara sepihak melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi.

“Seharusnya, Pemprov DKI bisa melakukan koordinasi dengan Apjatel ketika hendak melakukan penertiban atau merapikan trotoar jalan di wilayah DKI,” kata Tulus Abadi, Kamis (19/9/2019).

Selain melanggar dan merugikan hak konsumen, Tulus Abadi menegaskan pemotongan kabel telekomunikasi milik anggota Apjatel melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“YLKI minta agar Pemprov DKI menghentikan langkah tersebut dan segera berkoordinasi dengan operator telekomunikasi yang tergabung dalam APJATEL. YLKI melihat banyak kebijakan Pemprov DKI yang aneh dan melanggar regulasi serta berpotensi mengganggu kepentingan konsumen. Seperti rencana mengizinkan PKL untuk berjualan di trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki bukan untuk PKL dan itu melanggar UU lalulintas,” terang Tulus.

Seperti diberitakan, meski surat somasi sudah dilayangkan oleh Apjatel ke Pemprov DKI, tetap saja Dinas Bina Marga DKI Jakarta memotong kabel serat optik yang terpasang di Cikini.

Bahkan Dinas Bina Marga terus melakukan pemutusan kabel udara milik anggota Apjatel di bilangan Kuningan meski Ombudsman Jakarta Raya telah melayangkan surat permintaan penghentian sementara pemotongan kabel optik tersebut. Namun, tampaknya Pemprov tak peduli dengan permintaan Ombudsman tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com