Baru 20 Pemilik Ferrari di DKI Bayar Pajak

Baru 20 Pemilik Ferrari di DKI Bayar Pajak
Ilustrasi Ferrari. (Foto: Beritasatu Photo)
Erwin C Sihombing / JAS Kamis, 19 September 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menuturkan, sudah ada kemajuan dari upayanya memburu kewajiban pajak pemilik kendaraan mewah sebab, sekarang ini sedikitnya sudah 20 unit Ferrari memenuhi pembayaran pajak.

"Sementara ada pengurangan dari Ferrari (pemilik Ferrari yang belum membayar pajak), sudah 20 kendaraan bayar pajak," kata Faisal, di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Faisal tidak membeberkan rincian berapa total nilai pajak yang dipenuhi dari 20 unit Ferrari tersebut. Begitu pula sisa unit Ferrari dan kendaraan mewah merek lain yang sejauh ini belum melaksanakan kewajibannya.

Kendati begitu, dia menegaskan, pihaknya bakal terus mengejar pemilik kendaraan yang dikategorikan tidak taat pajak. "Kita lakukan door to door dan melakukan operasi gabungan serta penagihan aktif dengan surat paksa," tekan dia.

BPRD DKI mensinyalir sebanyak 1.000 unit kendaraan mewah dengan nilai satu unitnya bisa mencapai Rp 1 miliar belum taat pajak. Mereka ini yang menjadi prioritas DKI untuk merealisasikan penerimaan pajak dengan target Rp 44,1 miliar.

Kepada pemilik kendaraan mewah yang menunggak pajak, DKI memberi diskon 50 persen untuk kendaraan balik nama dan PKB untuk tahun 2012 ke bawah. Sedangkan penunggak pajak dari 2013-2016 bakal mendapat diskon BBN-KB dan PKB sebesar 25 persen.

Kemudahan tersebut diberlakukan pada 16 September-31 Desember 2019. Diharapkan mereka memenuhi fasilitas tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Politisi Gerindra DKI Prabowo Soenirman mendukung langkah Pemprov DKI menertibkan penunggak pajak kendaraan bermotor. Bila perlu dilakukan secara tegas dan keras dengan mematikan nomor kendaraan hingga memidanakan pemiliknya.

"Saya mendukung sekali langkah-langkah tersebut. Bila perlu dimatikan saja kendaraannya. Karena untuk membangun budaya tertib pajak dibutuhkan sikap tegas pemerintah," kata Prabowo.



Sumber: Suara Pembaruan