Pemkot Depok Akui Serapan Anggaran Belum Maksimal

Pemkot Depok Akui Serapan Anggaran Belum Maksimal
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna saat melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat 25 Januari 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FER Kamis, 19 September 2019 | 15:27 WIB

Depok, Beritasatu.com - Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot ) Depok pada tahun 2019 ini, dinilai masih relatif rendah.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, serapan anggaran Pemkot Depok masih dalam angka 32 persen untuk kegiatan Belanja Langsung (BL). Sedangkan kegiatan Tidak Langsung (TL) masih di angka 31,74 persen.

"Penyerapan anggaran yang masih terbilang rendah, karena terkendala beberapa faktor. Seperti, terbitnya peraturan baru yakni Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri," kata Pradi di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (19/9/2019).

Salah satunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Nomor 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Hal ini, kata Priadi, menjadi kendala bagi Pemkot Depok sehingga perlu menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal).

"Kami bersyukur ada e-catalog yang menjadi standar untuk pengadaan barang dan jasa. Tapi saat kami ajukan pengadaan barangnya, acapkali ternyata tidak ada di e-catalognya," ujar Pradi.

Priadi menerangkan, sudah 497 paket yang tercatat di Badan Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Kota Depok. Sementara ini, ada 356 dokumen yang masuk ke BLP untuk pengadaan barang dan jasa.

Sejauh ini, baru 113 paket yang diumumkan. "Contoh pengadaan mobil ambulans. Ternyata di e-catalognya justru tidak ada. Jadinya kami perlu melalui proses lelang," tutur Pradi.

Pradi menambahkan, Pemkot Depok menargetkan serapan anggaran hingga akhir 2019 mencapai 80 persen. Terutama dalam pengadaan barang. "Mudah-mudahan paling tidak mencapai 80 persen," tegas Pradi.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, membenarkan bahwa serapan anggaran masih di bawah harapan. Salah satu kendalanya adalah adanya Peraturan Menpupera yang baru muncul pada Maret 2019 sehingga hal ini memperlambat masa pelelangan.

"Saat ini baru terserap sekitar 32 persen dari 50 persen yang saya harapkan sudah bisa terserap. Untuk itu saya akan terus pacu agar ini bisa terus terserap maksimal. Kami akan kebut dan fokus. Sehingga target capaian RPJMD sebesar 85 persen bisa tercapai. Sisanya akan kami kejar di 2020 sehingga keseluruhan target RPJMD bisa terealisasi," pungkas Idris.



Sumber: Suara Pembaruan