Setahun Pimpin Bekasi, Ini Kata Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Setahun Pimpin Bekasi, Ini Kata Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tasyakuran setahun kepemimpinan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Senin (23/9/2019) malam. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Selasa, 24 September 2019 | 10:42 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Sejak dilantik 20 September 2018 lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Tri Adhianto berupaya meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dan merasionalisasi belanja daerah sehingga proses pembayaran dapat berjalan efektif dan terselesaikan pada 2019 ini.

Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 ini ingin mewujudkan visi misi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan, selama periode kepemimpinannya.

Rahmat Effendi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya memang masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

"Memang masih banyak kekurangan, namun kami akan terus bekerja dengan think out of the box (di luar kebiasaan) dan tidak secara linear, karena kami tetap komitmen untuk membuat warga merasakan hasil dari membayar pajak," ujar Rahmat Effendi, saat tasyakuran di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Senin (23/9/2019) malam.

Hadir dalam acara tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, serta unsur Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kota Bekasi serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi.

"Target sukses adalah pencapaian visi misi yang menjadi rencana kerja dalam kepemimpinan kami," ‎imbuhnya.

‎Dia menjelaskan, saat pelaksanaan APBD 2018 terjadi turbulensi (goncangan) keuangan yang sangat tinggi karena ketidakseimbangan fiskal dan tidak tercapainya target pendapatan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan‎ alias defisit keuangan daerah. Kondisi ini terus berlangsung sehingga terjadilah proses tunda bayar terhadap pembiayaan daerah.

‎"Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang lagi, dilakukan simplikasi perizinan, peningkatan kinerja, membuat peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, evaluasi kegiatan, proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan pendampingan terhadap para perangkat daerah," ungkapnya.

Proses tersebut membuat Pemkot Bekasi diganjar dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

‎Di tahun yang penuh dengan ujian dan tantangan, kata dia, tidak mudah untuk mewujudkan harapan, butuh niat dalam menggapai semua impian agar rakyat betul-betul merasakan hadirnya sosok kepemimpinan.

‎Pemerintah daerah menjawab berbagai tantangan mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya sehingga pembangunan dapat dirasakan.

"Soal kesehatan masyarakat menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Bekasi. Hadirnya Kartu Sehat sebagai jawaban bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan yang layak," ungkapnya.

Pembangunan fasilitas kesehatan juga diwujudkan dengan adanya rumah sakit umum daerah (RSUD) Tipe D yang berada di beberapa kecamatan, perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat serta peralatan pendukung yang terbaru.

"Guna merealisasikan visi Kota Bekasi yakni Cerdas, Pemerintah Kota Bekasi sangatlah intens dalam membangun generasi unggul," katanya.

Hal itu diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, berbagai program beasiswa baik prestasi di bidang akademis maupun nonakademis. seperti penambahan unit sekolah baru (USB), peningkatan fasilitas penunjang yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

Dia menambahkan juga soal peluncuran Mal Pelayanan Publik yang bertujuan mendekatkan jarak dengan pemohon. Pemerintah Kota Bekasi juga mendekatkan pelayanan administrasi di setiap kecamatan yang ada, agar warga tak perlu lagi jauh-jauh mendatangi kantor dinas, cukup mengurus di kantor kecamatan setempat.

Peluncuran bus Transpatriot oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan transportasi umun yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat. Mengurangi dampak dari polusi dan menjadi solusi bagi kemacetan.

‎Beberapa pembangunan insfratruktur yang telah berjalan yakni pembangunan jembatan simpang Caman dengan lebar 10,5 meter dibangun menggunakan dana APBD Kota Bekasi sebesar Rp 46,4 miliar. Pembangunan jembatan dapat mengurangi kemacetan di simpang Jatibening.

Jembatan Kemang, Pekayon yang panjangnya sekitar 60 meter, dibangun dengan dana Rp 37 miliar dari APBD Kota Bekasi.

Pembangunan Gedung Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi di Jalan Perjuangan, Bekasi Utara, dengan luas lahan yang lebih representatif bagi warga Kota Bekasi dan sekitarnya. Sebelumnya, kantor Imigrasi Klas II berada di Komplek GOR Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Pembangunan gedung Imigrasi itu menggunakan APBD Kota Bekasi sebesar Rp 31,8 miliar. Gedung seluas 4.020 meter persegi itu dibangun setelah dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara Pemot Bekasi dengan Kementerian Hukum dan Ham.

Pemerintah Kota Bekasi juga membangun jalan baru Jakasetia-Pekayon, sepanjang 2,3 kilometer dengan anggaran Rp 50 miliar. 



Sumber: Suara Pembaruan