Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Depok Diwarnai Aksi Protes

Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Depok Diwarnai Aksi Protes
Suasana pelantikan pimpinan DPRD Kota Depok oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FER Jumat, 27 September 2019 | 18:59 WIB

Depok, Beritasatu.com - Rapat Paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kota Depok, di Gedung DPRD Kota Depok, diwarnai protes para anggota dewan.

Protes tersebut guna meminta penjelasan dari Sekretaris DPRD Kota Depok terkait pernyataannya di media massa koran harian nasional bahwa para anggota DPRD sejak dilantik pada tanggal 3 September 2019 lalu hingga saat ini belum bekerja namun sudah menikmati gaji.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengatakan, Sekwan DPRD Kota Depok harus memberikan klarifikasinya terkait pernyataannya yang dinilai telah menjatuhkan citra para anggota dan lembaga DPRD Kota Depok sendiri.

"Tolong diklarifikasi pada kami semua di dewan saat Rapat Paripurna ini," kata Hendrik dalam Rapat Paripurna pelantikan Pimpinan DPRD Kota Depok, Jumat (27/9/2019).

Protes atas pernyataan Sekwan DPRD Kota Depok Zamrowi Hasan juga diluncurkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Tajudin Tabri. Tajudin meminta Zamrowi untuk menjelaskan maksud pernyataannya dan sekaligus permohonan maaf secara terbuka dalam rapat paripurna yang tengah berlangsung.

"Tolong disampaikan sekarang. Penjelasan sekaligus permohonan maaf. Kalau perlu wartawannya yang nulis berita itu dipanggil kesini juga," kata Tajudin.

Suasana sidang pun sempat menegang dan memanas serta diwarnai oleh interupsi dari sejumlah anggota DPRD yang keberatan atas pernyataan Sekwan di media massa. Tak hanya itu, protes juga dilayangkan oleh anggota DPRD Kota Depok Mazhab HM yang tidak mendapatkan microphone di mejanya untuk berbicara.

"Ini pelecehan sekali. Kalau konstituen saya tahu maka mereka pasti akan sangat kecewa karena saya diperlakukan berbeda begini. Bagaimana ini masa microphone saja sampai saya tidak kebagian," protes Mazhab yang merupakan anggota DPRD Kota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris DPRD Kota Depok, Zamrowi Hasan menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang tertuang dalam media koran harian bahwa para anggota DPRD Kota Depok hanya makan gaji buta sejak dilantik pada tanggal 3 September 2019.

Zamrowi juga mengungkapkan, para anggota dewan sudah bekerja diantaranya dengan menggelar audiensi dengan rakyat, membahas tata tertib yang akan ditetapkan bahkan hingga malam hari.

"Saya bersumpah demi Allah demi Rasulullah bahwa saya tidak pernah mengatakan hal itu. Memang ada wartawan yang menemui saya namun sama sekali saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Saya juga tidak sendirian saat itu karena ada para rekan saya di Sekwan yang juga mendampingi," tutur Zamrowi di hadapan para anggota DPRD Kota Depok dalam sidang paripurna.

Dalam pelantikan pimpinan DPRD Kota Depok tersebut ditetapkan TM. Yusufsyah Putra sebagai Ketua DPRD Kota Depok menggantikan Hendrik Tangke Allo. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dijabat oleh tiga orang yakni Hendrik Tangke Allo dari Fraksi PDIP, Yeti Wulandari dari Fraksi Partai Gerindra, dan Tajudin Tabri dari Fraksi Partai Golkar.

Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra, mengatakan, DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Kota Depok sehingga dalam menjalankan fungsinya haruslah seiring sejalan.

"Kami terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Depok. Tentunya fungsi-fungsi kami akan kami jalankan dengan baik yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan," ujar Yusufsyah Putra yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKS ini.

Dalam waktu dekat, Yusuf berjanji akan segera merampungkan tata tertib yang tengah disusun dan akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diverifikasi dan kemudian akan diparipurnakan untuk menjadi tata tertib DPRD Kota Depok.

"Ini landasan hukum kami dalam bekerja. Kami terus bekerja untuk melengkapi alat kelengkapan dewan. Program kerja juga terus kami rampungkan. Semoga lima tahun ke depan kami bisa bekerja dengan baik dan program kami bisa berhasil dan berpihak kepada masyarakat," tutur Yusuf.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, berharap DPRD Kota Depok bisa sinergis dengan Pemkot Depok sehingga bisa bersama-sama berkolaborasi menjadikan Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius.



Sumber: Suara Pembaruan