8 PSN Ubah Wajah Kota Bekasi‎, Perlu RDTR Baru

8 PSN Ubah Wajah Kota Bekasi‎, Perlu RDTR Baru
Suasana di sekitar jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Sabtu, 28 September 2019 | 14:44 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kota Bekasi mengubah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang RDTR Tahun 2015-2035.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengatakan, Perda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan adanya pembangunan delapan PSN karena terjadi perub‎ahan yang signifikan terhadap pola ruang di Kota Bekasi.

‎Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dzikron, menjelaskan pembahasan RDTR yang baru dilakukan pada 2020 mendatang.

"Perubahan RDTR itu, salah satunya menyangkut tata ruang di kawasan TOD (transit oriented development). Nantinya, banyak bangunan baru yang akan berdiri," ujar Dzikron, Sabtu (28/9/2019).

Selain itu, kata dia, di kawasan TOD baru diprediksi akan terjadi lonjakan penduduk karena lalu lalang masyarakat semakin tinggi.

Dia mengatakan, delapan pembangunan PSN yang melintas di Kota Bekasi antara lain Tol Layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Layang Jakarta-Cikampek II, Light Rail Transit (LRT), Double-double Track (DDT) KRL Jakarta-Cikarang, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Jakarta Cikampek II Selatan, dan Jalur Rel Kereta Jakata-Surabaya Elevated.

‎Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Guwinda, menambahkan pembangunan LRT‎ memunculkan kawasan TOD di sekitar stasiun LRT. "TOD yang dibangun di sekitar stasiun LRT tentu memerlukan pengembangan kawasan, termasuk untuk hunian vertikal," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah butuh menyesuaikan koefisien dasar bangunan (KDB) tiap wilayah dengan pengembangan kawasan tersebut, sebab kepadatan penduduk akan bertambah.

Beberapa daerah yang semula dinyatakan sebagai permukiman dengan jumlah penduduk sedang, dalam beberapa tahun ke depan akan menjelma menjadi daerah yang padat penduduk, setelah dilintasi pembangunan PSN.

"Adanya TOD di kawasan tersebut akan memengaruhi perkembangan infrastruktur, ekonomi juga sosial masyarakat sehingga butuh penyesuaian Perda RDTR baru," tuturnya.

Saat ini, konsep perubahan RDTR lebih kepada peningkatan kawasan menjadi pemukiman dengan penduduk tinggi, intensitas bangunan serta pembangunan permukiman dengan konsep hunian vertikal.

Selain itu, perubahan infrastruktur jalan juga harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah. Misalkan, lebar jalan yang ada di Kawasan Jaticempaka hanya memiliki lebar 5 meter. Nantinya, sebagai kawasan TOD harus mempunyai lebar menjadi 12 meter, agar dapat menampung lalu lintas kendaraan.

"Rekomendasi ini, sudah disetujui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)," tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan