Setelah Ngotot Gabung DKI, Kota Bekasi Dapat Dana Hibah Lebih Besar dari Jabar

Setelah Ngotot Gabung DKI, Kota Bekasi Dapat Dana Hibah Lebih Besar dari Jabar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) bersama warga yang baru selesai membuat Kartu Sehat. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Selasa, 8 Oktober 2019 | 10:24 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberikan dana hibah sebesar Rp 147 miliar untuk anggaran 2020 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan sebesar Rp 406,7 miliar untuk dana kemitraan dan kompensasi warga Bantargebang.

"Pemerintah Kota Bekasi dapat bantuan Rp 147 miliar dari Pemprov Jabar," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Selasa (8/10/2019).

Dia mengatakan, selama ini Kota Bekasi merasa dianaktirikan oleh Pemprov Jabar terkait dana hibah. Padahal, Kota Bekasi memberikan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar kepada Pemprov Jabar.

Pada 2019, Kota Bekasi hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 27 miliar. Sejak 2016 hingga 2018 Pemprov Jabar terdata hanya memberikan Rp 66 miliar.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI Jakarta. Sepenjang 2016-2019, DKI telah memberikan bantuan dana hibah mendekati angka Rp 1 triliun. Kondisi itu, melatari Pemkot Bekasi ngotot ingin bergabung dengan Pemprov DKI.

"Namun, kita tetap apresiasi kepada Pak Gubernur Ridwan Kamil yang memberi skala prioritas ke Kota Bekasi. Selama ini, pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan Gubernur," ujarnya.

Dia menambahkan, danah hibah dari Pemprov DKI telah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD DKI Jakarta 2020, mencapai Rp 406,7 miliar.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengusulkan sebesar Rp 719 miliar, dengan rincian Rp 351,8 miliar dana kemitraan dan Rp 367,2 miliar untuk kompensasi warga Bantargebang. Tahun lalu Pemprov DKI memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp 752 miliar

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian kompensasi kepada warga di sekitar TPST Bantargebang. 



Sumber: Suara Pembaruan