Jakarta Butuh Ratusan Kamera Tilang

Jakarta Butuh Ratusan Kamera Tilang
Kamera pantau terpasang di shelter menghadap ke Jalur Busway dikawasan Duren Tiga, Mampang, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / BW Jumat, 11 Oktober 2019 | 13:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, terus melakukan pengembangan terkait penerapan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE), untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, di Ibu Kota Jakarta. Idealnya, perlu ratusan kamera pemantau alias CCTV yang dipasang di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas.

"Iya bisa ratusan (CCTV) itu. Yang jelas jalan-jalan strategis harus dipasang. Coba simpang-simpang Cawang sampai Tanjung Priok sudah berapa itu (titik rawan pelanggaran)? Kemudian Gunung Sahari, dari mulai Ancol sampai Cawang Kompor, Dewi Sartika berapa? Belum dari Pluit sampai mungkin Fatmawati berapa, kan banyak titik rawan pelanggaran. Ya ratusanlah. Idealnya ratusan," ujar pemerhati masalah transportasi Budiyanto, Jumat (11/10/2019).

Budiyanto menilai, 12 titik kamera tilang yang sudah terpasang dan rencana penambahan 45 kamera masih kurang, apabila dibandingkan dengan kondisi panjang jalan DKI Jakarta yang mencapai 7.000 kilometer, dan tingkat pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan yang relatif masih tinggi.

"Perlu adanya upaya peningkatan terus. Hal ini bisa terwujud sepanjang pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mampu membangun komitmen dan sinergitas yang maksimal," ungkap Budiyanto.

Budiyanto menyampaikan, memang sudah waktunya Polri menggunakan teknologi seperti CCTV dalam melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

"Memang sudah waktunya dipasang CCTV. Kalau dengan cara-cara manual kan pertama kurang efektif, penggunaan personel masih cukup banyak, terus mungkin hasilnya juga kurang valid, kesempatan untuk KKN kalau konvensional juga masih cukup besar, terus susah pembuktiannya," katanya.

"Kalau dengan cara pemakaian CCTV, penggunaan personel dapat lebih diminimalisasi, terawasi 24 jam, semua pelanggaran dapat termonitor, pembuktian lebih valid dan akurat, konsisten dalam menindak semua pelanggar atau tidak ada KKN, dan tidak perlu menghentikan kendaraan untuk meminimalisasi kemacetan," tambahnya.

Menurut Budiyanto, penguatan sistem ETLE harus dilakukan tentunya dari dua aspek baik kuantitatif maupun kualitatif. Aspek kuantitatif dengan cara menambah jumlah CCTV dan ruas jalan yang dipasang CCTV.

"Sedangkan, aspek kualitatif tentunya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mengawaki CCTV, baik yang berada di posko dan back office (proses analisa terhadap pelanggaran yang masuk di back office diperlukan personel yang memiliki kompetensi di bidangnya). Ingat bahwa proses penegakan hukum akan dapat berakibat pada masalah-masalah konsekuensi hukum sehingga harus cermat dan teliti," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan