PSI Nilai Anies Gubernur Rasa Wali Kota

PSI Nilai Anies Gubernur Rasa Wali Kota
Rian Ernest. ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Lenny Tristia Tambun / MPA Rabu, 16 Oktober 2019 | 16:25 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Dua tahun Anies Baswedan resmi menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setidaknya ada 23 janji Anies saat kampanye pada tahun 2017 lalu. Namun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menilai kinerja Anies Baswedan belum maksimal. Bahkan dinilai kinerjanya sebagai Gubernur rasa Wali Kota.

Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest mengatakan ada beberapa catatan penting yang harus menjadi sorotan publik atas implementasi janji-janji yang Anies sempat diumbar pada masa kampanye Pilkada DKI 2017.

“Pertama, janji rumah DP Nol Rupiah yang sempat menjadi mimpi besar warga Jakarta,” kata Rian Ernest, Rabu (16/10/2019).

Faktanya, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyebutkan bahwa hampir setengah warga DKI Jakarta atau sekitar lima juta warga tidak memiliki rumah. Sementara, hanya ada 1.790 warga yang berhasil Anies hantarkan ke program rumah DP 0 Rupiah.

“Angka ini menurut kami terlalu kecil. Ini bukanlah pencapaian untuk lingkup tingkat Gubernur. Ini tidaklah beda dengan lingkup kerja Walikota,” ujar Rian Ernest.

Selain itu, banyak warga yang mengeluh harga rumah DP Nol Rupiah tersebut tak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah. Sebab, Pemprov mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi.

Kedua, dari sektor lapangan kerja. Dulu Anies berjanji dalam kampanye untuk membuka kesempatan bekerja yang lebih luas dengan angka penyerapan kurang lebih 40.000 tenaga kerja per tahun. Semestinya di dua tahun masa kerja Gubernur Anies Baswedan ini dapat menciptakan 80.000 tenaga kerja.

“Namun, kita tidak dapat cek sejauh mana janji tersebut terpenuhi. Tidak ada kejelasan maupun angka yang transparan bagaimana progres yang dicapai Anies untuk hal ini. Kami berusaha mencoba melihat data situs pktdev.jakarta.go.id pada sub portal ‘berita’. Namun, kami tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang hal tersebut,” ungkap Rian Ernest.

Ketiga, aspek pembangunan yang tidak menyeluruh. Pembangunan Jakarta mungkin terlihat elok dan lebih progresif dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. Namun, bila kita bicara soal pemerataannya, sampai saat ini Jakarta hanya dipersolek pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Bila dilihat salah satu objek pembangunan trotoar, lanjutnya, Anies Baswedan boleh berbangga dengan proyek revitalisasi 134 kilometer trotoar. Sementara, berdasarkan data BPS di tahun 2015 saja menyebut Jakarta memiliki 540 km trotoar.

Artinya, dalam waktu dua tahun revitalisasi trotoar baru dilakukan sekitar 24,8% dari total panjang trotoar di Jakarta.

“Angka 134 km adalah angka yang kecil bila dibandingkan jumlah trotoar yang ada. Bahkan beberapa jalanan belum difasilitasi dengan trotoar yang layak. seperti jalan Raya Munjul, Jakarta Timur. Karena Jakarta bukan hanya Thamrin dan Sudirman,” jelas Rian Ernest.

Ditambah narasi semu dari ‘keberpihakan’ Anies yang memaksa pejalan kaki dan pedagang kaki lima berkonflik dengan gagasannya yang melegalkan mereka untuk berdagang di area yang seharusnya eksklusif untuk pejalan kaki.

“Ditambah, masa Gubernur DKI Jakarta sekarang memiliki anggota TGUPP yang secara jumlah tidaklah sedikit dan bahkan lebih tinggi dari kata proporsional. Seharusnya dengan jumlah staf pembantu sebanyak itu dapat menunjang kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang kita lihat sekarang,” tutup Rian Ernest.



Sumber: BeritaSatu.com