Dishub DKI Targetkan Lelang ERP Tahun Depan

Dishub DKI Targetkan Lelang ERP Tahun Depan
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 12 November 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. ( Foto: Antara / Muhammad Adimaja )
Lenny Tristia Tambun / BW Senin, 21 Oktober 2019 | 15:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan lelang jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dimulai tahun depan.

Sebelumnya, ada rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya tender ERP yang sedang berjalan tahun ini, dihentikan karena dinilai melanggar aturan hukum. Dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk mengulang kembali proses lelang ERP.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan, ERP sudah berproses sejak 2005. Namun, hingga 2019, belum ada satu pun pemenang tender yang ditetapkan Pemprov DKI.

“Oleh karena itu, jika berkaca pada standar akuntansi pemerintahan yang benar, maka ada target pelaksanaan tender. Oleh Gubernur DKI, dimintakan legal opinion ke Jaksa Agung. Di sana disarankan tender dibatalkan,” kata Syafrin Liputo, Senin (21/0/2019).

Selain diminta membatalkan lelang, lanjutnya, ada beberapa catatan yang diberikan Kejaksaann Agung. Di antaranya melakukan review terhadap seluruh dokumen lelang ERP. Diharapkan, review tersebut selesai dilakukan tahun ini.

“Kita lakukan review terhadap dokumen yang ada. Sedang kita review. Kemudian kita harapkan tahun depan tender bisa dilakukan. Dan target ERP itu pada 2020,” ujar Syafrin Liputo.

Ditegaskan, ERP akan menjadi kebijakan permanen untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Selama belum ada ERP, Pemprov DKI telah menerapkan kebijakan perluasan ganjil genap di 25 ruas jalan. Namun kebijakan ini hanya kebijakan antara saja.

“Memang dengan pola ganjil genap kita harapkan lebih baik. Namun, perlu dipahami, ganjil genap adalah kebijakan antara. Tahun depan, kita sudah masuk ERP. Oleh sebab itu, bagi yang berpikir dia beli mobil karena ganjil genap, harus dipikirkan ekonomi skillnya untuk tahun depan. Karena itu, Kita berharap tahun depan masuk ERP,” jelas Syafrin Liputo.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kejagung agar proses lelang ERP diulang, Dishub DKI langsung membatalkan lelang ERP yang sedang dilakukan.

Kemudian, mencoret anggaran lelang ERP senilai Rp 40,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019.

Rute yang akan diterapkan ERP ada dua buah, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan H Rasuna Said.

Di kawasan Jalan Sudirman, jalur jalan yang akan dikenai ERP adalah Bundaran Hotel Indonesia ke Senayan dan Senayan ke Bundaran Hotel Indonesia.

Sedangkan di kawasan H Rasuna Said, jalur yang dilintasi adalah Kuningan-Warung Buncit hingga masuk Menteng.

Tahap pertama akan dibangun dari Bundaran Senayan ke Bunderan HI yang diselaraskan dengan pengoperasian MRT Jakarta. Tahap kedua, akan dibangun dengan rute dari Bundaran HI sampai Jalan Medan Merdeka Barat. Baru akan dilaksanakan pembangunan tahap tiga di kawasan Rasuna Said.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji coba ERP di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said, 15 Juli 2014. Uji coba dilakukan oleh dua perusahaan berbeda. Di Jalan Sudirman diuji coba oleh Kapsch, perusahaan asal Swedia. Sementara yang di Jalan Rasuna Said oleh Q-free, perusahaan asal Norwegia. Namun, uji coba ini telah berhenti sejak Desember 2014. Sejak saat itu, kepastian penerapan ERP di Jakarta makin terkatung-katung dan tidak ada kejelasan untuk diterapkan di Ibu Kota.



Sumber: BeritaSatu.com