Serikat Pekerja DKI Usulkan UMP 2020 Rp 4,6 Juta

Serikat Pekerja DKI Usulkan UMP 2020 Rp 4,6 Juta
Ilustrasi pekerja pabrik garmen. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 23 Oktober 2019 | 17:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan saat ini Dewan Pengupahan sedang menggodok besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2020.

Kenaikan UMP DKI 2020 tidak hanya berdasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2019 sebesar Rp 3,96 juta per bulan.

“Dengan KHL sebesar itu, unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan mengusulkan kenaikan UMP DKI 2020 mengikuti PP No 78/2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar Rp 4,26 juta. Sedangkan usulan dari serikat pekerja sebesar Rp 4,6 juta per bulan,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dijelaskannya, berapa pun besaran UMP DKI 2020 yang akan ditetapkan nanti, Pemprov DKI tetap akan memberikan keringanan beban hidup para pekerja. Dengan memberikan subsidi di aspek pengeluarannya.

“Artinya biaya hidup yang lebih tinggi itu dibantu oleh pemerintah. Yakni dengan memberikan Kartu Pekerja. Sehingga biaya transportasinya bisa turun. Kemudian mereka bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Kemudian juga biaya pendidikan bagi anak-anaknya bisa diberikan lewat KJP,” jelas Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI bermitra dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk mendirikan koperasi yang menjuak kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Jadi tujuan pembicaraan tentang upah itu sesungguhnya kesejahteraan. Karena ada biaya hidup yang meningkat, maka upah harus ditingkat. Kami bantu dua sisi. Satu ada peningkatan pemasukan dengan UMP bertambah, satunya lagi biaya hidup dibantu untuk ditekan serendah mungkin. Sehingga mereka bisa menabung,” terang Anies Baswedan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, Andri Yansyah mengatakan dalam sidang pembahasan UMP, Dewan Pengupahan DKI mengakomodasi semua usulan yang disampaikan baik dari serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha.

“Usulan dari pengusaha mereka menerima yang menjadi keputusan pemerintah. Kami juga mengacu pada PP No 78/2015. Sedangkan serikat pekerja mengusulkan Rp 4,6 juta. Ini masih dibahas. Nanti sama-sama akan kita kaji kembali untuk ditetapkan 1 November oleh Pak Gubernur,” kata Andri Yansyah.



Sumber: BeritaSatu.com