Pergub Belum Direvisi, Komisi D Tunda Anggaran DKI 2020

Pergub Belum Direvisi, Komisi D Tunda Anggaran DKI 2020
Ilustrasi anggaran (Foto: Istimewa)
Lenny Tristia Tambun / WBP Selasa, 29 Oktober 2019 | 09:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi D DPRD DKI menunda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Pasalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi payung hukum bidang pembangunan tidak sesuai lagi.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan penundaan pembahasan telah disetujui seluruh anggota Komisi D dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja. “Pembahasan ditunda, agar eksekutif segera merevisi Pergub No 61/2019 ini. Sebab dasar pembahasan anggaran tidak sesuai lagi dengan menggunakan pergub tersebut,” kata Ida Mahmudah, Selasa (29/10/2019).

Revisi Pergub No. 61/2019 harus dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalami defisit anggaran. Pihaknya tidak bisa seenaknya melakukan pembahasan anggaran kalau tidak ada payung hukum. Komisi D tegas dia, butuh legalitas dalam pembahasan. “Harus ada revisi, karena ada defisit anggaran di sini, dan ini tidak boleh tidak, dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan lisan. Kita butuh legalitas dalam pembahasan,” ujar Ida Mahmudah.

Dijelaskannya, pembahasan Rancangan KUA-PPAS sebagai kerangka APBD tahun anggaran 2020 wajib dilakukan sesuai aturan yang berlaku sehingga target pembahasan hingga pengesahan sesuai dengan jadwal.

Sementara Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Idef Trianov menjelaskan, SKPD mitra kerja Komisi D telah melakukan sejumlah koordinasi sebagai bentuk antisipasi terhadap efisiensi alokasi anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2020.

Koordinasi mencakup inventarisasi sejumlah pagu anggaran kegiatan yang tidak terlalu penting dan berdampak pada kepentingan warga Jakarta.

“Terkait dengan hal itu, kita sudah mencari potensi-potensi yang sekiranya bisa disesuaikan, atau kita menyesuaikan target dengan tahapannya. Kami akan berupaya optimal agar potensi defisit pagu anggaran di bidang pembangunan tidak terjadi terlalu signifikan,” kata Idef Trianov.

Awalnya, rancangan KUA-PPAS DKI 2020 untuk SKPD yang terkait dengan bidang pembangunan mencapai Rp 17,99 triliun. “Setelah dicari potensi efisiensinya, sudah didapat pengurangan sebesar Rp 1,65 triliun dari keseluruhah SKPD di bidang pembangunan. Nanti kita akan langsung bahas bersama Komisi D,” terang Idef Trianov.



Sumber: BeritaSatu.com