Sebagian Besar Restoran di Kota Bekasi Belum Miliki IPAL

Sebagian Besar Restoran di Kota Bekasi Belum Miliki IPAL
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). ( Foto: Antara )
Mikael Niman / JAS Selasa, 29 Oktober 2019 | 21:37 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengungkapkan, rata-rata restoran di wilayahnya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Padahal, Pemkot Bekasi telah menerbitkan peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengolahan Air Limbah.

"Kami ingin menegaskan kembali, Perda Nomor 5 Tahun 2018 telah berlaku. Kami berharap, pengusaha restoran dapat membangun IPAL," ujar ‎Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, apabila pengusaha restoran tidak beritikad baik mengurus IPAL, Pemkot Bekasi tak segan-segan akan memberikan sanksi tegas berupa penutupan restoran. ‎ "Sejauh ini, kami masih sosialisasikan Perda tersebut. Namun jika telah tersosialisasikan, tentu akan ada berikan sanksinya terhadap pemilik restoran yang tidak memiliki IPAL," katanya.

Perda itu mengatur IPAL yang juga berlaku bagi pengelola apartemen dan hotel yang ada di Kota Bekasi, serta permukiman penduduk yang tersebar di 12 kecamatan.

"Limbah domestik maupun limbah nonkakus atau grey water, dan limbah kakus atau black water sejenisnya, baiknya air limbah tersebut, tidak dibuang langsung kali atau saluran air," tuturnya.

Target ke depan, Kota Bekasi menginginkan sungai-sungai terbebas dari limbah. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat 6.600 rumah warga yang tidak memiliki septic tank dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami akan periksa kembali, perumahan dan permukiman warga agar septic tank nanti dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari air tanah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Imas Amsiah, menambahkan mulai saat ini pengembang perumahan atau pengusaha restoran membangun apartemen, perumahan serta restoran, diwajibkan mengurus IPAL terlebih dahulu.

"Saat mengurus IMB (izin mendirikan bangunan) pengembang akan diminta mengurus IPAL Komunal. Hal itu untuk meminimalisir lahan," tambah Imas.

Selain itu, pihaknya masih menemukan banyak jasa pengangkut limbah domestik (tinja) yang membuang limbah nya ke saluran air atau sungai, padahal Pemkot Bekasi telah memiliki Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Bantargebang.

"Kami telah memiliki UPTD Pengolahan Lombah Domestik di Bantargebang yang mampu menampung 150 meter kubik, Dan akan ada penambahan atau perluasan daya tampung limbah domestik," pungkasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan