Salahkan Sistem E-Budgeting, Mantan Staf BTP Nilai Anies Kebobolan

Salahkan Sistem E-Budgeting, Mantan Staf BTP Nilai Anies Kebobolan
Anies Baswedan. (Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 31 Oktober 2019 | 21:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mendengar pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting menuai protes mantan staf ahli mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang sekarang menjadi anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah.

Ima Mahdiah justru menuding pengawasan Anies Baswedan terhadap penginputan anggaran hingga detail ke komponen anggaran dalam sistem e-budgeting sangat lemah.

Karena sewaktu menjadi staf ahli BTP, ia melihat BTP selalu melakukan penyisiran anggaran sebelum Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diterbitkan. Mesti sistem penganggaran dilakukan secara digital, namun pengawasan ketat dalam penginputan anggaran masih perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan yang kemungkinan masih bisa terjadi.

“Kalau dulu (era BTP), (dalam anggaran) sekolah-sekolah, saya enggak menemukan lem aibon. Sekolah tidak berani. Karena saya tahu, setiap anggaran waktu itu benar-benar disisir sama Ahok (BTP). Kalau saya lihat sekarang, ini mungkin karena gubernurnya agak lengah. Jadi yang seperti itu dimasukin. Kalau dulu jarang nemuin seperti itu,” kata Ima Mahdiah di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dipastikannya dengan sistem e-budgeting, komponen barang yang tidak layak, otomatis tidak lolos. Namun diakuinya, kadang kalan dalam sebuah sistem pasti akan terjadi human error.

“Jadi misalkan pulpen berapa harganya jadi besar. Di sini menurut saya memang perlu diawasi, disisir ulang. Karena semua sistem itu pasti kekurangannya adalah di manusianya. Human error, kadang suka salah apa gimana,” ujar Ima Mahdiah.

Baca Juga: Cegah Korupsi Anggaran, BTP: Hanya Satu Kata, Transparansi

Menurutnya, Anies Baswedan tidak bisa menyalahkan sistem e-budgeting begitu saja. Karena saat era BTP, masih ada oknum yang menggelembungkan anggaran. Seperti temuan pengadaan unit power suply (UPS).

“Justru dengan sistem e-budgetingnya Bapak (BTP), kalau misalkan ada sesuatu yang kayak lem aibon ini kan bisa kelihatan jelas. Makanya ini memulai pembahasan sampai satuan ketiga,” terangnya.

Bentuk pengawasan ketat dilakukan BTP, dengan membentuk tim khusus untuk menyisir anggaran. Langkah ini dilakukan mantan Bupati Belitung Timur ini untuk memastikan tidak ada penggelembungan anggaran, anggaran janggal atau anggaran siluman yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk dimasukkan ke dalam RKPD atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI.

Baca JugaSoal e-Budgeting DKI, BTP: Pak Anies Over Smart

“Kita itu sebagai eksekutif (era BTP), tidak mau terima jadi saja dari anak buah. Maka dari itu, Pak Ahok dan tim internal menyisir satu per satu anggaran. Jadi sebelum jadi RKPD, memang disisir dulu anggarannya, baru ditandatangani oleh Pak Ahok,” jelas Ima Mahdiah.

Dengan adanya beberapa anggaran yang janggal dalam Rancangan KUA-PPAS DKI 2020, Ima Mahdiah menilai Anies Baswedan kebobolan. Karena kalau Anies Baswedan telah melakukan penyisiran sejak penyusunan RKPD dan KUA-PPAS DKI 2020, maka anggaran seperti lem aibon, pembelian pulpen atau sewa influencer tidak akan masuk ke dalam sistem.

“Eranya Pak Ahok, komponen sudah ada sejak KUA-PPAS. Jadi disini, kalau yang saya lihat. Anies kebobolan. Kalau waktu itu (BTP), gubernur juga percaya-percaya saja sama bawahannya. Ternya waktu di cek tim internal cuma copy paste dari tahun ke tahun anggarannya,” ungkap Ima Mahdian.



Sumber: BeritaSatu.com