PT MRT Jakarta Usulkan PMD Rp 2,64 Triliun

PT MRT Jakarta Usulkan PMD Rp 2,64 Triliun
Jokowi menjajal MRT diapit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 5 November 2019 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 2,64 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William P Sabandar dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi B DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

“Kami mengusulkan dana PMD sebesar Rp 2,64 triliun. Dan kami senang MRT Jakarta mulai mendapatkan perhatian yang serius dari bapak dan ibu DPRD DKI,” kata William P Sabandar di ruang rapat Komisi B DPRD DKI.

Kemudian ia memaparkan, alokasi usulan dana PMD digunakan untuk membiayai pembangunan kontruksi MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Ancol Barat, Jakarta Utara.

“Sekitar Rp 2,32 triliun untuk mengerjakan konstruksi MRT Fase 2 dan untuk konsultan konstruksi. Sedangkan sisanya, Rp 46,94 miliar digunakan sebagai dana pendamping proyek Fase 2. Jadi totalnya sebesar Rp 2,64 triliun,” ujar William P Sabandar.

Sementara tahun lalu, PT MRT Jakarta sudah mendapatkan kucuran dana PMD untuk membayar pinjaman JICA sebesar Rp 4,4 triliun dari APBD DKI 2019.

Bila mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah PT MRT Jakarta, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat memberikan PMD kepada PT MRT Jakarta maksimal sebesar Rp 40,75 triliun.

Realisasi PMD yang diberikan Pemprov DKI kepada PT MRT Jakarta dari tahun 2008 hingga 2020, baru mencapai Rp 19,82 triliun. Artinya, masih memungkinkan BUMD DKI ini mendapatkan dana PMD yang cukup besar.

Saat ini, PT MRT Jakarta telah mengantongi persetujuan lokasi depo di Ancol Barat, Jakarta Utara dari Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

Dengan begitu pembangunan MRT Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase 2 akan dibagi dua bagian. Yakni Fase 2 akan dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Kota dan Fase 2B dari Kota hingga Ancol Barat.

Untuk Fase 2, koridor Bundaran HI-Kota akan terbentang sepanjang 6,3 kilometer (km) dengan tujuh stasiun bawah tanah. Maka untuk Fase 2A, koridor Kota-Ancol Barat akan terbentang sepanjang 5,2 km dengan empat stasiun bawah tanah dan elevated.

“Jadi dengan disetujuinya depo di Ancol Barat maka untuk koridor Fase 2 ada tambahan panjangnya sebanyak 5,2 km. Dengan begitu, stasiunnya juga akan bertambah, dari tujuh menjadi 11 stasiun. Penambahan stasiunnya itu dua di kawasan Mangga Dua, satu di Ancol dan satu lagi beserta depo di Ancol Barat,” terang William Sabandar.

Perubahan rute MRT Fase 2 dari Bundaran HI ke Ancol Barat telah mendapat dukungan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Coorporate Agency-JICA). Bahkan JICA sudah menyatakan bersedia mendukung pendanaan untuk pelaksanaan feasibility study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED) dari Kota ke Ancol Barat.

Diakuinya, dengan penambahan panjang koridor pembangunan MRT Fase 2 ini, maka akan bertambah pula biaya yang diperlukan. Namun ia belum bisa memastikan penambahan dana untuk membangun MRT Fase 2B ini.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan pihaknya belum memutuskan menyetujui atau tidak usulan PMD PT MRT Jakarta. Karena pembahasan dana PMD dari delapan BUMD DKI belum rampung.

“Pembahasan BUMD belum rampung. Kita akan lanjutkan besok. Mungkin Kamis baru Komisi B akan mengetok palu untuk mengesahkan pagu anggaran tujuh SKPD yang ada di Komisi B dan delapan BUMD yang mengajukan dana PMD,” kata Abdul Aziz.



Sumber: BeritaSatu.com