Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor
Saefullah. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / MPA Kamis, 7 November 2019 | 18:16 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengakui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 molor dari jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

“Yang menurut jadwal dari Mendagri. Agustus itu sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini kepala daerah dan pimpinan dewan harus sepakat KUA-PPAS,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Molornya pembahasan KUA-PPAS tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

“Seluruh nasional (molornya), dan nasional itu acuannya juga Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Jadi, jadwal memang harus sepakat bulan Agustus,” ujar Saefullah.

Salah satu penyebab utama keterlambatan pembahasan ini karena adanya proses penggantian anggota DPRD DKI Jakarta. Pada 26 Agustus 2019 lalu, anggota dewan terpilih periode 2019-2024, baru dilantik.

“Yah itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat dan kami tidak bisa hindari hal itu,” jelasnya.

Karena adanya keterlambatan pembahasan ini, lanjutnya, eksekutif lalu kembali mengingatkan kepada legislatif untuk menggenjot pembahasan KUA-PPAS. Setelah itu, dokumen KUA-PPAS yang disetujui bersama, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) akan memasukan kesatuan ketiga atau komponen.

“Jadi memang tahapan-tahapan yang digariskan Kemdagri sudah menyimpang atau sudah tidak taat waktu, yah harusnya KUA-PPAS sudah selesai Agustus. Setelah itu masih ada forum (pembahasan di Komisi dan Banggar) lagi dan peluang pembahasan itu memang di situ. Jadi intinya semuanya sekarang masih dalam proses,” terangnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menerangkan berdasarkan aturan yang ada, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020 harus sudah disahkan oleh DPRD DKI pada 30 November 2019.

“Lalu pada 1 Desember, raperda APBD DKI 2020 harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 15 hari. Setelah itu kembali ke eksekutif untuk direview selama tujuh hari. Dan dilaporkan lagi ke DPRD DKI. Kita rapikan evaluasinya. Supaya tanggal 1 Januari, APBD DKI 2020 sudah bisa jalan,” papar Saefullah.



Sumber: BeritaSatu.com