Tanggapi Penolakan PSI, Jakpro Tegaskan Formula E Telah Lewati Banyak Kajian

Tanggapi Penolakan PSI, Jakpro Tegaskan Formula E Telah Lewati Banyak Kajian
Konvoi kendaraan listrik melintas di kawasan Bunderan HI , Jakarta, Jumat 20 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 7 November 2019 | 20:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Meski dapat penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menegaskan penyelengaraan Formula E telah mengantongi banyak kajian.

Sekretaris Perusahaan PT Jakpro Hani Sumarno mengatakan sebelum menyelenggarakan Formula E, pihaknya telah melakukan pra feasibility study (studi kelayakan) hingga uji kelayakan. Lalu sudah melakukan kajian dari sisi ekonomi, sosial, geoteknologi, futuristik hingga urban regeneration.

“Standar di tempat kami itu begitu, pertama ada pra Feasibility Study (uji kelayakan) hingga dibuat FS nya. Kemudian bukan hanya dampak ekonominya saja, tapi juga dari sisi sosial, sisi geoteknologi, sisi futuristik, urban regeneration, semuanya holistik,” kata Hani Sumarno, Kamis (7/11/2019).

Berdasarkan kajian, lanjut Hani Sumarno, penyelenggaraan Formula E berdampak pada roda perekonomian Indonesia, terutama DKI Jakarta. Namun keuntungan bukan hanya akan dinikmati oleh PT Jakpro melainkan juga masyarakat yang berada di sekitar sirkuit balap.

“Ketika Jakpro mendapat penugasan untuk Formula E ini, memang uangnya semua untuk Jakpro? Kan enggak. Tapi yang akan menanggung keuntungan teman-teman di industri pariwisata, dari mulai maskapai penerbangan, hotel, kuliner dan sebagainya,” ujar Hani Sumarno.

Baca juga: PSI: Anggaran Defisit, Formula E Layak Dibatalkan

Tidak hanya skala makro, namun skala mikro terhadap dampak turnamen Formula E juga ada di kajian itu. “Ketika ini diselenggarakan di DKI Jakarta, tentu ini membangun kesejahteraan dan meningkatkan keekonomian bersama,” terang Hani Sumarno.

Dalam pemaparan usulan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakpro sebesar Rp 4,6 triliun, di antaranya dialokasikan untuk penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 767 miliar. Dengan rincian, untuk bank garansi sebesar Rp 423 miliar dan pelaksanaan sebesar Rp 344 miliar.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto di hadapan Komisi B mengatakan rencana pendapatan dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik pada 6 Juni 2020 sebesar Rp 50 miliar.

“Rencana pendapatan didapatkan dari ticketing grand stand dan general admission, local hospitality, sponsorship dan pendapatan lainnya,” kata Dwi Wahyu Daryoto.

Baca juga: Komisi B DPRD Pangkas PMD Jakpro Rp 622 Miliar

Nilai pendapatan yang tidak sebanding dengan PMD yang diberikan untuk Formula E sempat dikritik oleh Komisi B DPRD DKI. Namun akhirnya, Dwi Wahyu Daryoto mampu meyakinkan Komisi B bahwa pendapatan akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan Formula E. Karena Pemprov DKI mengantongi izin menjadi penyelenggaraan selama lima tahun.

Seperti diketahui, Fraksi PSI menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menggelar lomba Formula E pada 20 Juni 2020 mendatang. Alasannya rencana DKI itu dianggap pemborosan di tengah keuangan daerah sedang tidak sehat karena tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 6 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com