Buntut Pengelolaan Parkir, Kepala Bapenda Kota Bekasi Diperiksa Polisi

Buntut Pengelolaan Parkir, Kepala Bapenda Kota Bekasi Diperiksa Polisi
Ilustrasi mini market. ( Foto: ist )
Mikael Niman / JAS Kamis, 7 November 2019 | 21:38 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Dampak dari viralnya video yang ‎memperlihatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, bersama Aliansi Ormas Kota Bekasi serta perwakilan minimarket pada 23 Oktober 2019 lalu, berbuntut panjang.

Kepolisian memanggil Aan Suhanda untuk menjalani klarifikasi, Kamis (7/11/2019). Aan diduga mengeluarkan surat tugas kepada anggota ormas untuk mengelola parkir minimarket. Kepolisian mendalami seputar surat penugasan ini yang menjadi "kunci masuk" untuk pengelolaan parkir di seluruh minimarket Kota Bekasi.

Kop surat Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Bekasi Kota telah beredar sejak kemarin pascaviralnya video ormas Kota Bekasi minta jatah pengelolaan parkir.

Kepolisian mendalami keterlibatan Aan sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi dan dugaan menyalahgunakan wewenang dengan menggandeng ormas dalam penarikan retribusi atau pajak parkir minimarket.

Kuasa Hukum Aan Suhanda, RM Purwadi, mengatakan belum mengetahui pemeriksaan oleh Kepolisian.‎ "Pemeriksaan yang pasti untuk klarifikasi," ujar Purwadi, Kamis (7/11/2019).

Dia menegaskan, pemanggilan penyidik kepada Aan Suhanda sifatnya klarifikasi.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan pemanggilan Aan Suhanda merupakan kali pertama, hari ini. "Baru perdana pemanggilan hari ini," imbuhnya.

Terpisah, Komisi III DPRD Kota Bekasi, hari ini juga mengagendakan untuk memanggil Aan Suhanda. Aan dijadwalkan untuk dimintai keterangan soal viralnya surat tugas yang diberikan ormas dalam pengelolaan parkir minimarket.

"Hari ini, Komisi III mengagendakan pemanggilan kepada Kepala Bapenda. Kita ingin klarifikasi dari Kepala Bapenda terkait surat tugas tersebut," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin.

Menurutnya, Komisi III DPRD Kota Bekasi menilai Aan Suhanda terlalu gegabah mengeluarkan surat tugas kepada ormas dalam pengelolaan parkir.

“Bedakan pajak parkir dengan retribusi parkir. Pajak itu dikelola oleh swasta yang ditunjuk kepada pihak ketiga yang mempunyai legalitas. Sementara retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan Fasos Fasum," ujranya.

Dia mengatakan, minimarket merupakan wajib pajak. "NPWP sudah dibayar langsung sama pusat dan proses pembangunan bersamaan dengan pajak," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan