DPRD DKI Minta Audit BUMD Sebelum Diberikan PMD

DPRD DKI Minta Audit BUMD Sebelum Diberikan PMD
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Ichwanul Muslimin ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Jumat, 8 November 2019 | 15:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Ichwanul Muslimin mengatakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 di Badan Anggaran (Banggar) Besar diprediksi bakal alot. Pasalnya, Komisi B DPRD DKI, menaikan dana segar Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Rp 9,89 triliun.

Padahal, hasil revisi KUA-PPAS Pemporov DKI mengurangi menjadi Rp 8,037 triliun, dari sebelumnya Rp 9,757 triliun. Karena itu, alasan dan pertimbangan apa pun, penambahan PMD di saat anggaran sedang defisit tidak tepat.

’’DPRD DKI, tidak bisa langsung setujui. Kami, harus minta audit keuangan BUMD. Untuk apa setiap tahun minta triliunan atau ratusan miliar,’’ kata Anul, sapaan akrab Ichwanul Muslimin di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Anul menjelaskan, dalam Peranturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pasal 23 ayat (1) jelas menyatakan, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD.

’’Namun kami ingin tahu dulu, pengelolaan keuangan mereka. Makanya, BUMD yang minta PMD harus ada audit keuangan. Kecuali penugasan seperti MRT,’’ katanya.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI itu mengaku, setiap tahun dana segar triliunan digelontorkan Pemprov DKI untuk BUMD melalui PMD. Namun, belum tampak hasilnya hingga kini. Tahun ini, Pemprov DKI bahkan harus gigit jari, sebab harapan penerimaan dividen jauh dari harapan.

’’PD AM Jaya dan Pasar Jaya sudah berapa berikan deviden? Sepadan tidak dengan dana segar yang diberikan. Makanya, sayang,’’ ucap dia.

Menurut dia, belum adanya dividen yang signifikan dari PD AM Jaya serta masih adanya warga ibu kota yang belum teraliri air bersih dari PDAM Jaya, lebih baik pemberian harus dirasionalisasikan kembali. Begitu pun, dengan Pasar Jaya yang mendapatkan Rp 335 miliar.

Dia berharap, setiap laporan keuangan BUMD ini diusut satu per satu agar perusahaan daerah itu berkembang lebih baik. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengungkapkan, permintaan audit agar penggunaan uang tersebut jelas.

“Yang perlu kami lihat ini dari sisi keuangan dulu nih. Masak setiap tahun minta,’’ tegas dia. ’’Satu lagi, buat analisa investasinya yang betul dan detail. Misalnya, PT Jakpro, TIM belum jalan, BMW jalan di tempat, dan ITF pun sama. Uangnya ke mana itu? Audit dulu itu Jakpro. PMD yang diberikan dari APBD. Bukan, uang keuntungan mereka,’’ pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan