Belanja DKI 2020 Bengkak Rp 4,5 Triliun, PSI: Anies Harus Berani Potong Anggaran

Belanja DKI 2020 Bengkak Rp 4,5 Triliun, PSI: Anies Harus Berani Potong Anggaran
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / AO Sabtu, 9 November 2019 | 06:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Di dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoreksi nilai total rancangan KUA-PPAS 2020 dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Namun, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI) DPRD DKI Jakarta mencatat, nilai proyeksi belanja APBD 2020 setelah pembahasan di komisi saat ini masih sebesar Rp 93,9 triliun.

“Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami per Jumat ini, anggaran belanja 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Idris mengatakan, walaupun ada pengurangan belanja langsung, ada juga anggaran kegiatan baru yang bertambah signifikan dan tidak tercantum di RPJMD atau Kegiatan Strategis Daerah. Banyak dari kegiatan tersebut yang terkait dengan rencana penyelenggaraan Formula E.

PSI pun mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memotong anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.

“Sampai saat ini, masih belum ada pegangan data hasil rekapitulasi pembahasan yang komprehensif dan rapi. Kami khawatir angka-angkanya masih belum sesuai dengan yang diminta Gubernur. Masih belum sesuai angka revisi KUA-PPAS yang diusulkan,” tambah Idris.

Menurut Idris, agar anggaran belanja dapat sesuai dengan proyeksi pendapatan, Pemprov DKI seharusnya melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp 118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp 1,9 triliun.

“Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp 76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp 650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp 1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp 555,6 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) naik Rp 141,6 miliar,” terang Idris.

PMD untuk PT Jakarta Propertindo bertambah hampir dua kali lipat dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 4,6 triliun untuk pembangunan stadion Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki, prasarana LRT koridor Kelapa Gading-JIS, dan Formula E. Imbasnya, kata Idris, PMD untuk Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya mengalami penurunan drastis.

“Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp 300 miliar. Penyesuaian nilai UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran,” jelas Idris.

Idris juga menyoroti target pajak 2020 sebesar Rp 49,5 triliun yang dinilai tidak realistis. Padahal, target pajak 2019 sebesar Rp 44,5 triliun hingga kini masih sulit terpenuhi. Berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pajak per 8 November 2019 baru mencapai Rp 33,4 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kurang Rp 11,1 triliun di dua bulan terakhir tahun berjalan 2019.

“Defisit tahun ini sangat besar, sehingga SiLPA tidak sebesar perkiraan awal. Target pajak tahun depan terlalu besar, belanja tahun depan pun masih belum dipangkas menyeluruh. Gubernur dan TAPD harus bertindak cepat memperbaiki penghitungan anggaran. Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat,” tutup Idris.



Sumber: Suara Pembaruan