Kursi Wagub Belum Juga Terisi, DPRD DKI Harus Bertanggung Jawab

Kursi Wagub Belum Juga Terisi, DPRD DKI Harus Bertanggung Jawab
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / RSAT Senin, 11 November 2019 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  DPRD DKI harus mendorong terjadinya pemilihan wagub yang hingga kini belum terisi. Dewan harus memastikan berjalannya roda pemerintahan yang diwakili gubernur serta wakilnya dan tidak membiarkan kosongnya kursi wagub.

"Membiarkan kursi wakil gubernur tak terisi jelas tak memperlihatkan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dengan kelengkapan gubernur dan wakil gubernur di eksekutif," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Lucius menilai lambatnya pemilihan wagub disebabkan lemahnya komitmen dan kinerja dewan terdahulu. Pasalnya pemilihan wagub bisa digelar jika pimpinan dewan mengesahkan tata tertib dan memparipurnakannya.

Belakangan di antara Gerindra dan PKS malah panas lagi. Gerindra mendorong adanya evaluasi dua kandidat wagub dari PKS hasil uji kelayakan dan kepatutan yakni, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Gerindra mengusulkan empat nama untuk mengganti dua nama dari PKS. Empat nama tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria.

Sekda DKI Saefullah juga tidak mau berbicara banyak ketika disinggung namanya diusulkan menjadi wagub. Dia menegaskan hingga kini belum diajak bicara mengenai posisi wagub dengan Gerindra.

Lucius menilai perebutan kursi wagub di antara PKS dan Gerindra terjadi kembali lantaran di tingkat nasional koalisi keduanya sudah tidak mesra pasca pilpres. Hal ini turut membawa dampak alotnya pembahasan wagub.

"Saya kira situasi politik nasional memberikan dampak pada mandeknya proses pemilihan Wagub DKI. Bahkan kesepakatan yang mungkin sudah pernah dibuat sebelumnya tak lagi jadi pegangan dua partai koalisi pemenang Pilgub DKI 2017 lalu," ujarnya.

Dengan begitu PKS dan Gerindra memiliki kunci untuk memastikan kelancaran pemilihan wagub. Namun Lucius menilai DPRD DKI juga bisa mengambil inisiatif untuk memastikan kelancaran proses tersebut. Tidak hanya berdiam diri apalagi mengulur waktu sehingga Gubernur Anies Baswedan terancam tidak lagi memiliki wakil.

"DPRD harus menunjukkan kebutuhan akan posisi wakil gubernur ini sehingga mendorong mereka bisa menjalani proses secepatnya," kata dia.

PKS DKI mengakui adanya empat nama baru dari Gerindra untuk diajukan sebagai wagub. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menuturkan pihaknya mau menerima satu nama usulan Gerindra untuk disandingkan dengan satu nama dari PKS lagi.

Syakir bahkan mengakui pihaknya pernah menyurati Gerindra untuk memberi dua nama calon alternatif Wagub DKI yakni Adhyaksa Dault dan Nurmansjah Lubis. Belakangan Gerindra malah memberi empat nama baru sebagai kandidat wagub.

"Itu murni inisiatif Gerindra, bukan permintaan PKS. Meski demikian, kami menilai wajar saja jika Gerindra mengajukan nama-nama tersebut sebagai bagian dari dinamika politik untuk sama-sama mencari calon alternatif," kata Syakir.

Syakir melanjutkan, meskipun sudah mengalah pihaknya belum bisa memutuskan siapa nama yang bakal disandingkan dengan calon dari PKS. "Kami belum bisa memberikan keputusan karena usulan tersebut baru kami terima," ungkapnya



Sumber: Suara Pembaruan