Komisi D DPRD Minta DKI Kurangi Dana Hibah ke Depok dan Bogor

Komisi D DPRD Minta DKI Kurangi Dana Hibah ke Depok dan Bogor
Milenial Perempuan Askrindo (Persero) bersama Komunitas Pemerhati Ciliwung, Yalisa menggelar Operasi Bersih Sungai Ciliwung (OBSC) di sepanjang Kalibata hingga MT Haryono, Minggu (21/4/2019). ( Foto: dok )
Lenny Tristia Tambun / YUD Senin, 11 November 2019 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi D DPRD DKI minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengurangi dana hibah yang diberikan kepada Kota Depok dan Bogor. Komisi D berpandangan bahwa lebih baik, anggaran dana hibah itu digunakan untuk membeli alat saringan sampah otomatis. Apalagi, ketika hujan terjadi di hulu, sampah kiriman datang ke Jakarta melalui Sungai Ciliwung.

Anggota Komisi D DPRD DKI Ferrial Sofyan menyarankan hal tersebut pada saat Dinas Lingkungan Hidup DKI mengajukan anggaran Rp 197 miiliar untuk pengadaan saringan sampah otomatis di Sungai Ciliwung di daerah hulu Jakarta dengan perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Saran saya saringan sampah memang harus ditambah, dan nanti hibah-hibah ke Depok dan Bogor juga harus dikurangi,” kata Ferrial Sofyan dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI di ruang rapat Komisi D, DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Karena masih banyak sampah kiriman dari dua kota tersebut, Ferrial Sofyan menilai pemberian dana hibah harus di evaluasi. Apalagi, sampah kiriman mereka yang tersangkut di saringan pintu air Manggarai sangat merugikan masyarakat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, politisi dari Fraksi Demokrat ini mengharapkan kedua daerah mitra DKI Jakarta itu bisa lebih peduli terhadap sampah di Sungai Ciliwung. “Jangan sampai hibah yang diberikan DKI dibalas dengan kiriman sampah dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Padahal dana hibah untuk menanggulangi banjir di wilayah setempat yang berimbas kepada DKI,” terang Ferial Sofyan.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Abdul Ghoni menambahkan, sebetulnya wacana pemasangan saringan sampah ini sudah tercetus sejak 2006 lalu. Bahkan lokasi pemasangannya sudah ditentukan yakni di lahan DKI yang menjadi perbatasan dengan Kampus Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat.

Namun anggaran itu tidak terserap karena lokasi pembangunannya belum dinormalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pihak yang berwenang.

Di sisi lain, koordinasi antara DKI dengan kedua daerah itu juga kurang berjalan baik. Karena itu, ia mengusulkan agar kerja sama dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dengan pemerintah daerah Kota Depok dan Bogor.

“Kalau bapak mau masang alat itu di sekitar Depok dan Bogor, itu sebetulnya sudah pernah diwacanakan sejak 2006 lalu. Seharusnya bapak sekarang kuatkan dulu kerja samanya dengan mereka atau sempurnakan dulu MoU-nya,” kata Abdul Ghoni.

Dalam kesempatan itu, Abdul Ghoni juga meminta dinas untuk mengusulkan saringan sampah otomatis di titik lain seperti di Kali Pesanggrahan. Kata dia, luapan kali akibat tumpukan sampah itu juga meluap hingga Pasar Cipulir, Jakarta Selatan.

Pada 2019 ini, Pemprov DKI Jakarta mengucurkan bantuan keuangan kepada Kota Depok sebesar Rp 38 miliar dan Kabupaten Bogor Rp 7,4 miliar. Sementara bantuan keuangan kepada Kota Depok pada 2018 lalu sebesar Rp 25,594 miliar dan Kabupaten Bogor Rp 13,297 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com