Penerapan ERP di DKI Masih Maju Mundur

Penerapan ERP di DKI Masih Maju Mundur
Ilustrasi "electronic road pricing" (ERP). ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito de Saojoao )
Erwin C Sihombing / JAS Senin, 18 November 2019 | 22:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di DKI yang telah dirancang sejak lama masih maju mundur untuk diberlakukan. Setelah sempat mengadakan lelang, kini Pemprov DKI malah menggodok peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum ERP.

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, lelang ERP bakal dilaksanakan pada 2020 dan ditargetkan paling lambat 2021 beroperasi. Sekarang ini pihaknya masih menyusun naskah akademis untuk membahas Perda ERP sebelum dibahas dengan DPRD.

"Kita harapkan semuanya selesai tahun depan. Kita akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangun tahun 2020, dan operasional kita harapkan paling lambat 2021," kata Syafrin, di Jakarta, Senin (18/11).

Pada masa Kadishub DKI dijabat Andri Yansyah, DKI sempat menggelar lelang investasi ERP pada 2018. Belakangan dua perusahaan asing yakni, Q-FREE asal Norwegia dan Kapsch TrafficCom asal Swedia mengundurkan diri.

Beredar kabar bahwa kedua perusahaan tersebut mengundurkan diri lantaran tidak adanya kepastian penerapan ERP di DKI. Tampaknya situasi tersebut yang membuat penerapan ERP menunggu adanya perda.

Menurut Syafrin, penerapan ERP di DKI masih terus berproses. Pihaknya bahkan membuka peluang menerapkan ERP di seluruh ruas jalan protokol tidak hanya Jalan Sudirman-Thamrin saja.

"Kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan Pak Gubernur bahwa kita menyiapkan yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti, itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial-ekonominya," ungkapnya.

Pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut, penerapan ERP di Jakarta memang masih membutuhkan kajian mendalam kendati tahun 2020 ditargetkan bisa diterapkan. Kajian yang dimaksud antara lain untuk memastikan dampak ERP untuk transportasi umum.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono membuka peluang ERP bukan hanya diberlakukan di jalan-jalan protokol DKI tetapi hingga ke perbatasan Jabodetabek. Untuk itu koordinasi antarwilayah perlu dikedepankan.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten pada jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang. 



Sumber: Suara Pembaruan