Ketua DPRD DKI Nilai 54 Raperda Terlalu Banyak

Ketua DPRD DKI Nilai 54 Raperda Terlalu Banyak
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / CAH Rabu, 20 November 2019 | 08:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai usulan 54 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas pada 2020 terlalu banyak dan butuh efisiensi. Karena itu, ia mendorong agar 54 Raperda tersebut dikaji kembali sisi prioritasnya.

Puluhan Raperda ini diusulkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020. Rinciannya, 31 Raperda usulan eksekutif, dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif.

“Ya, 54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Permintaan untuk mengkaji ulang 54 Raperda dengan disusun berdasarkan skala prioritas, menurut Prasetio Edi Marsudi sesuai dengan arahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019 beberapa waktu lalu. Jokowi menilai, dengan banyaknya peraturan yang dilahirkan hanya menghambat berbagai kebijakan, khususnya percepatan pembangunan.

Bila dilihat berdasarkan prioritas, Prasetio Edi Marsudi mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta fokus membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Raperda ini merupakan salah satu dari 12 Raperda prioritas yang telah ditentukan.

“Hadirnya Perda RDTR dan Zonasi menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengakui diperlukannya efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. Apalagi, banyak usulan Raperda yang tumpang tindih atau duplikasi.

"Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap," tegas Pantas Nainggolan.

 



Sumber: BeritaSatu.com