Defisit Rp 10 T, DKI Tak Kurangi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Defisit Rp 10 T, DKI Tak Kurangi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / BW Kamis, 21 November 2019 | 19:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan, walau pembahasan anggaran di lima komisi DPRD DKI, defisit Rp 10 triliun.

Nilai anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 menjadi Rp 97 triliun. Padahal, kemampuan keuangan daerah Pemprov DKI diproyeksikan hanya mencapai Rp 87 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Saefullah mengatakan, dari hasil pembahasan anggaran lima komisi DPRD DKI dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, tercatat nilai anggaran untuk 2020 mencapai Rp 97 triliun.

“Namun, kemampuan keuangan daerah, setelah kita hitung itu, ada di angka Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun,” kata Saefullah di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Untuk mengatasi defisit anggaran sebesar itu, menurut Saefullah, akan dibahas dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang akan dihadiri oleh TAPD dan SKPD DKI. Dalam rapat itu, akan ditentukan mana anggaran yang harus dihapus dan dikurangi. Sehingga mampu menghilangkan defisit Rp 10 triliun tersebut.

“Caranya adalah dibahas di Banggar. Ini bagaimana mengurangi defisit yang Rp 10 triliun. Mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas nasional, mana yang merupakan prioritas daerah dan mana yang program wajib,” ujar Saefullah.

Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan. Karena kedua mata anggaran ini termasuk program wajib, prioritas nasional yang juga prioritas Pemprov DKI.

“Seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan dikurangi. Apalagi premi BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Itu kan harus dipenuhi. Kemudian dengan gaji pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) harus disesuaikan dengan kenaikan UMP DKI 2020. Itu juga harus dipenuhi,” terang Saefullah.

Tidak hanya itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk pelayanan air bersih, penanganan banjir, dan program kemacetan, juga tidak akan dikurangi besaran anggarannya.



Sumber: Suara Pembaruan