Sekda DKI Minta Kasus Dugaan Pembobolan Bank DKI Diusut Tuntas

Sekda DKI Minta Kasus Dugaan Pembobolan Bank DKI Diusut Tuntas
Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 21 November 2019 | 20:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah meminta kasus dugaan pembobolan Bank DKI yang dilakukan oleh 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI harus diusut sampai tuntas.

“Saya belum dilaporkan. Belum ada laporan resmi ke saya, tetapi saya minta harus diusut tuntas,” kata Saefullah di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain diusut tuntas, oknum pelaku dugaan pembobolan Bank DKI tersebut harus diberikan sanksi keras bila telah terbukti bersalah. “Dan harus diberikan law enforcement. Hukuman harus yang berat. Harus,” tegas Saefullah.

Baca JugaPolisi Selidiki Kasus Oknum Satpol PP Diduga Bobol ATM

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengaku sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh 12 oknum Satpol PP tersebut. Pasalnya, uang yang berada di Bank DKI adalah uang yang dihasilkan dari kerja keras nasabah.

“Kita juga merasa kecewa sekali ya. Cari uangnya begitu susah. Masa begitu mudah juga dijebol oleh mereka,” tutur Saefullah.

Seperti diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir memecat 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang diduga membobol mesin ATM Bank Bersama melalui rekening Bank DKI. SK (Surat Keputusan) pemberhentian atau pemecatannya sudah kami keluarkan sejak Rabu (19/11/2019).

Baca Juga12 Oknum Satpol PP Diduga Pembobol Bank Dipecat

Mereka dikeluarkan dari pekerjaannya, terang Chaidir, agar dapat memudahkan penyelidikan. Sebab berdasarkan aturan kepegawaian di DKI Jakarta, setiap pegawai kontrak yang terjerat kasus hukum, meski baru sebatas pemeriksaan penyidik bakal langsung dipecat.

“Berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) dari Satpol PP yang kami terima, bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu kategori berat, sehingga pemerintah melakukan pemecatan,” ujar Chaidir.

Ia mengungkapkan, oknum Satpol PP yang dipecat itu paling banyak berada di wilayah Jakarta Barat kemudian disusul wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dalam pemecatan itu, pemerintah juga tidak memberikan uang pesangon.

 



Sumber: BeritaSatu.com