Pengguna Skuter Listrik Wajib Pakai Helm, Pelindung Kaki dan Siku

Pengguna Skuter Listrik Wajib Pakai Helm, Pelindung Kaki dan Siku
Model memperlihatkan GrabWheels di kawasan The Breeze di BSD City, Tangerang, Kamis (9/5/19). GrabWheels berbentuk skuter listrik ramah lingkungan dan bisa digunakan di beberapa lokasi di BSD City selama masa uji coba yang berlangsung hingga pertengahan tahun 2019. ( Foto: BeritaSatu photo / Mohammad defrizal )
Bayu Marhaenjati / CAH Minggu, 24 November 2019 | 11:42 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI, telah menetapkan beberapa kriteria dan standar penggunaan skuter listrik (skutris), antara lain standar keamanan dan wilayah operasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, skuter listrik masuk dalam kategori personal mobility device atau alat mobilitas personal.

"Standar keamanan pengendara yaitu, pengendara harus berusia minimal 17 tahun dan pada saat berkendara harus menggunakan helm, alat pelindung kaki dan siku, serta saat malam hari harus menggunakan rompi yang menggunakan reflektor," ujar Yusri, Minggu (24/11/2019).

Dikatakan Yusri, skuter listrik hanya bisa digunakan di kawasan tertentu yang sudah mendapatkan ijin dari pengelolanya, seperti di bandara, stadion, tempat wisata semisal Ancol, Ragunan dan lainnya.

"Bagi pengendara otoped/skutris yang berkendara bukan pada jalur yang di tetapkan, maka Polri akan melakukan tindakan represif non yustisial (teguran), dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, Polri akan melaksanakan tindakan represif yustisial (penilangan)," ungkapnya.

Yusri menyampaikan, dasar penindakan diatur dalam Pasal 282 juncto Pasal 104 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Berbunyi: Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri untuk berhenti dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas akan dikenakan sanksi pidana penjara selama lamanya satu bulan, dan denda semaksimalnya Rp 250.000," katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com