Polisi Tidak Langsung Tilang Pengguna Skuter Listrik

Polisi Tidak Langsung Tilang Pengguna Skuter Listrik
Kombes Yusri Yunus. (Foto: Antara)
Bayu Marhaenjati / AMA Senin, 25 November 2019 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi memberlakukan kebijakan tindakan penilangan kepada pengguna skuter listrik yang melakukan pelanggaran, mulai Senin (25/11/2019) hari ini. Kendati demikian, petugas tidak bisa langsung melakukan tindakan penilangan kepada pelanggar. Penilangan baru dapat dilakukan jika pelanggar tidak mengikuti arahan petugas atau tidak berhenti ketika disetop dan mencoba melarikan diri.

"Hari ini, memang jadwal penilangan bagi pengguna skuter listrik," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Yusri mengatakan, peraturan gubernur terkait penggunaan skuter listrik memang belum terbit hingga saat ini. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuat kebijakan bersama untuk melakukan pengaturan sementara.

"Ada beberapa aturan-aturan yang pertama adalah penggunanya minimal 17 tahun, menggunakan helm dan pelindung tangan-kaki. Yang kedua, kawasan atau lokasi tertentu yang sudah ditetapkan termasuk di antaranya di stadion, di kawasan-kawasan wisata seperti Ancol dan tempat lain," ungkapnya.

Yusri menyampaikan, mekanisme penilangan berdasarkan Pasal 282 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman kurungan penjara 1 bulan atau sanksi denda Rp 250.000.

"Teknis penilangannya karena ini kita mengacu ke Pasal 104, bagi pelanggar atau pengguna skuter tersebut yang di luar dari aturan lokasi tertentu kita akan lakukan penindakan. Itu pun juga pada saat diberhentikan petugas, dan dia menurut, itu bunyi dalam aturan enggak bisa ditindak, selama dia menurut. Tetapi pada saat dia diberhentikan petugas dan melarikan diri itu masuk dalam Pasal 104 Undang-undang Lalu Lintas, itu bisa ditindak," katanya.

Yusri menegaskan, apabila pada saat diberhentikan petugas pelanggar skuter listrik mengikuti arahan, maka petugas tidak bisa menilangnya.

"Saat ditegur anggota dan kembali ke jalurnya (kawasan yang diizinkan), itu nggak akan ditilang. Tetapi pada saat ada petugas memberhentikan dan dia melarikan diri itu bisa ditilang. Ya, tidak serta merta pengguna skuter listrik langsung ditilang atau ditindak saat itu. Petugas sudah kita sampaikan semua, sudah kita briefing sesuai aturan bersama," jelasnya.

Yusri menuturkan, bagi pelanggar yang tidak mengindahkan arahan petugas akan dikenakan sanksi tilang, dengan barang bukti skuter listrik yang digunakan.

"Barang buktinya adalah skuter tersebut, karena memang ada pertanggungjawaban si pengguna. Teknisnya dengan mencatat identitasnya, kita kenakan e-tilang. Kalau memang nggak bawa identitas, pada saat mendaftar aplikasi akan masuk ke dalam akun dan ada identitas si pengguna tersebut," katanya.

Menurut Yusri, kebijakan ini berlaku bagi pengguna skuter listrik sewaan operator, termasuk milik pribadi. "Semuanya sebenarnya karena memang skuter listrik ini kan ada beberapa kriteria. Ini masih kita dalami terus, pelajari terus apakah itu masuk ke dalam skuter yang disampaikan dalam kebijakan ini. Karena memang ada beberapa skuter yang punya kecepatan tinggi. Itu mungkin nanti akan dimasukkan dalam kriteria sepeda motor, kemungkinan diwajibkan mereka untuk mendaftar dengan menggunakan STNK, penggunanya pun harus menggunakan SIM. Karena ada skuter terbaru yang kecepatannya bisa sampai 80 sampai dengan 100 kilometer per jam. Ini masih kita koordinasi dengan asosiasi skuter yang ada di Indonesia untuk bisa dimasukkan dalam regulasi-regulasi perundang-undangan yang ada," tandasnya.

Pasal 282 juncto Pasal 104 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur,  "Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri untuk berhenti dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas akan dikenakan sanksi pidana penjara selama lamanya satu bulan, dan denda semaksimalnya Rp 250.000."



Sumber: BeritaSatu.com