Selama Bahas Anggaran, Eksekutif DKI Dilarang Dinas Luar

Selama Bahas Anggaran, Eksekutif DKI Dilarang Dinas Luar
Sekda DKI Jakarta, Saefullah, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 25 November 2019 | 17:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Bila DPRD DKI dengan tegas menunda seluruh kegiatan anggota dewan, termasuk kunjungan kerja (kunker), maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga dengan tegas melarang pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau eksekutif dinas luar selama pembahasan anggaran masih berlangsung.

“Kalau kami di eksekutif, tidak ada izin keluar (dinas luar) sebelum APBD DKI 2020 beres. Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik. Eksekutif dilarang kunker (kunjungan kerja),” kata Saefullah seusai rapat Bamus di DPRD DKI, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Karena sudah disepakati jadwal pembahasan anggaran, baik itu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun Raperdan APBD DKI 2020, maka ia akan mendorong eksekutif turut menaati jadwal tersebut.

“Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD DKI itu tanggal 11 Desember 2019. Makanya tadi saya mengingatkan supaya jadwal yang sudah disepakati kami harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif,” terang Saefullah.

Seperti diketahui, agar jadwal pembahasan anggaran, baik itu Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPA) DKI maupun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dapat berjalan tepat waktu, DPRD DKI menunda semua kunjungan kerja (kunker), termasuk kegiatan bimbingan teknologi (bimtek) Bamus.

Hal ini dilakukan, agar seluruh anggota DPRD DKI dapat fokus membahas anggara secara mendetail. Dan pembahasan anggaran dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI tentang pengesahan jadwal pembahasan anggaran untuk Rancangan KUA-PPAS dan Raperda APBD DKI 2020.



Sumber: Suara Pembaruan