DPRD DKI Pangkas Anggaran DP Nol Rupiah, Revitalisasi TIM, dan Belanja Subsidi

DPRD DKI Pangkas Anggaran DP Nol Rupiah, Revitalisasi TIM, dan Belanja Subsidi
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 28 November 2019 | 11:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan pemangkasan tiga mata anggaran. Pemangkasan anggaran ini untuk menolkan defisit anggaran yang sempat mencapai Rp 1,3 triliun.

Ketiga mata anggaran tersebut adalah belanja subsisi dikurangi Rp 1 triliun. Sehingga menjadi Rp 5,7 triliun dari awalnya diusulkan Rp 6,7 triliun.

Lalu, pembiayaan anggaran pemberian pinjaman untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah program tanpa uang muka (down payment – DP) nol rupiah. Awalnya diusulkan sebesar Rp 2 triliun. Lalu dalam rapimgab diusulkan dinolkan saja. Tetapi TAPD meminta tidak dinolkan. Akhirnya disepakati dipangkas menjadi Rp 500 miliar.

Selanjutnya, anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo. DPRD DKI memotong anggaran PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 400 miliar dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,7 triliun. Anggaran yang dipotong adalah untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan pembahasan anggaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 sudah selesai. Sudah tidak ada defisit anggaran. Bahkan anggaran sempat surplus, namun akhirnya bisa diseimbangkan antara anggaran pendapatan dan pengeluaran di angka Rp 87, 9 triliun.

“Sudah clear kan. Rapat pembahasan anggaran kemarin malam, kita sudah mengurangi tiga mata anggaran yang besar. Yaitu belanja subsidi kita kurangi Rp 1 triliun. Walaupun saya menolak itu dikurangi. Karena sudah diputus ya enggak apa-apa lah. Lalu soal pinjaman daerah, tadinya Rp 2 triliun, kemudian jadi Rp 1 triliun, lalu disepakati jadi Rp 500 miliar. Kemudian, PMD Jakpro kita kurangi Rp 400 miliar,” kata Gembong Warsono.

Setelah pembahasan anggaran KUA-PPAS DKI 2020 rampung, lanjut Gembong Warsono, tahapan berikutnya adalah rapat paripurna penetapan atau pengesahan KUA-PPAS DKI 2020. Dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

“Rencananya hari ini rapat paripurna MoUnya,” ujar Gembong Warsono.

Bila penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS DKI 2020 sudah dilakukan hari ini, berarti eksekutif memiliki waktu tiga hari, Jumat-Minggu, untuk melakukan penginputan anggaran hingga satuan ketiga ke dalam e-budgeting. Serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI 2020.

“Berarti SKPD, eksekutif input (e-budgeting) dulu. kemudian dikembalikan ke sini (DPRD DKI) untuk kemudian dibahas di masing-masing komisi lagi,” terang Gembong Warsono.

Dalam rapimgab yang digelar kemarin, terjadi perdebatan cukup panjang soal pemangkasan anggaran PMD Jakpro untuk revitalisasi TIM. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengusulkan untuk memotong anggaran PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 400 miliar dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,7 triliun.

Awalnya, Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan terdapat rencana membangun hotel tingkat enam yang terdiri dari ruang galeri hingga dokumentasi sejarah. Menurutnya, apabila anggaran dipotong sangat berpengaruh terhadap pengerjaan proyek.

Sehingga kalau sampai dipotong Rp 400 miliar akan membawa dampak untuk pelaksanaan proyek.

Namun Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan biaya pembangunan Wisma TIM tidak sampai Rp 50 miliar. Karena fondasinya sudah menggunakan bangunan yang telah ada. Ia juga mengungkapkan, rencana pembangunan kurang disukai masyarakat.

"Mau namanya apa terserah pokoknya ada tempat nginep namanya wisma namanya apa saya kira itu kurang menarik bagi masyarakat. Kalau itu kita hilangkan, sudah enggak usah ada hotel di situ pak," kata Mohamad Taufik.

Pernyataan Taufik didukung oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Salah satunya, anggota DPRD Fraksi PDIP Gembong Warsono yang menganggap TIM perlu dilestarikan sebagai salah satu budaya yang perlu diwariskan ke anak cucu.

"Kita harus kembalikan muruah TIM sebagai pusat budaya maka hal-hal yang berbau bisnis kita singkirkan kalau di situ ada hotel ya mulai sekarang kita potong tidak ada pembangunan hotel atau wisma dan sebagainya," ucapnya.

Setelah perdebatan cukup panjang, Prasetio akhirnya menanyakan kepada seluruh anggota dewan apakah menyetujui anggaran PT Jakpro dipotong sebesar Rp 400 miliar.

"Saya putuskan Jakpro ya, mungkin saya kurang puas. Saya juga bukan kali ini saja saya putuskan sebagai hakim sesuai azas bahwa Jakpro tetap putusan daripada Rp 2,7 miliar setuju?" kata dia.

"Setuju," ucap seluruh anggota dewan, setelah itu Prasetio mengetok palu persetujuan.

Kemudian pembahasan dilanjutkan untuk anggaran anggaran pemberian pinjaman untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah program tanpa uang muka (down payment – DP) nol rupiah. Awalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengusulkan anggaran tersebut sebesar Rp 2 triliun. Kemudian dalam rapat Banggar, diturunkan menjadi Rp 1 triliun.

Lalu ralam rapimgab kemarin, TAPD DKI dan DPRD DKI sama-sama kembali mengajukan efisiensi untuk anggaran pembiayaan ini. Bila TAPD DKI mengajukan anggaran Rp 500 miliar sementara DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran tersebut dinolkan saja atau dicoret.

Di sini terjadi perdebatan panjang. Salah satu anggota Banggar DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengingatkan anggaran pinjaman daerah tidak bisa dinolkan. "Pinjaman daerah itu tidak bisa dinolkan. Karena memang ada angka untuk kebutuhan perumahan yang harus diakui," kata Pandapotan.

Untuk mengakhiri perdebatan panjang. Akhirnya Prasetio Edi Marsudi mengambil keputusan.

"Kita sepakati jadi Rp 500 miliar," kata Prasetio Edi Marsudi yang menjadi Ketua Banggar DPRD DKI sambil mengetok palu.

Prasetio menjelaskan bahwa kebijakan DP 0 Rupiah nanti akan digeser dengan memanfaatkan rumah susun (rusun) di Jakarta. Anggaran DP 0 Rupiah disepakati untuk dikurangi. "Kita maksimalkan saja. Kan, banyak rusun. Jadi kita prioritas untuk warga tinggal di rusun saja," ujar Prasetio Edi Marsudi.



Sumber: BeritaSatu.com