Subsidi Dikurangi, Standar Pelayanan Transjakarta, MRT, dan LRT Tak Akan Berkurang

Subsidi Dikurangi, Standar Pelayanan Transjakarta, MRT, dan LRT Tak Akan Berkurang
Suasana area Stasiun Depo LRT Jakarta Pegangsaan Dua di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara yang direncanakan akan dibuatkan feeder Transjakarta ke halte Sunter Kelapa Gading dengan melewati sejumlah apartemen dan pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Senin, 30 September 2019. ( Foto: SP/Carlos Roy Fajarta Barus )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 3 Desember 2019 | 14:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyepakati pengurangan belanja subsidi sebesar Rp 1,1 triliun.

Belanja subsidi ini dialokasi untuk anggaran kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada tiga moda transprotasi publik yang dikelola Pemprov DKI. Ketiganya adalah Transjakarta, moda raya terpadu (MRT) Jakarta, dan light rail transit (LRT) Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjamin standar pelayanan transportasi massal tidak akan berkurang.

Awalnya, Pemprov DKI mengusulkan belanja subsidi sebesar Rp 6,74 triliun. Dengan perincian, subsidi atau PSO untuk MRT sebesar Rp 938,59 miliar, LRT Jakarta Rp 665,07 miliar, dan Transjakarta Rp 5,34 triliun.

Namun, dikarenakan terjadinya defisit anggaran hingga Rp 10 triliun. Maka, anggaran belanja subsidi dikurangi sebesar Rp 1,1 triliun. Sehingga, nilai belanja subsidi untuk transportasi publik menjadi Rp 5,57 triliun.

Perinciannya, anggaran PSO untuk MRT menjadi Rp 825 miliar, LRT Jakarta menjadi 439,6 miliar, dan Transjakarta menjadi Rp 4,19 triliun.

Sebelumnya, PSO untuk tiga moda transportasi itu pada 2019 hanya Rp 3,7 triliun. Perinciannya, subsidi untuk MRT Jakarta Rp 672,3 miliar, LRT Jakarta Rp 278,3 miliar, dan Transjakarta Rp 2,76 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kenaikan anggaran subsidi atau PSO transportasi publik pada KUA-PPAS DKI 2020 dikarenakan adanya target yang dimiliki ketiga transportasi publik tersebut meningkat.

Tidak hanya meningkat pada jumlah penumpang, tetapi juga terhadap penambahan jangkauan layanan transportasi publik tersebut. Seperti Transjakarta, tahun depan harus mampu menyelesaikan penggabungan bus besar, bus sedang, dan bus kecil dalam program JakLingko sebanyak 10.047 unit.

“Tugas ini kan sudah ada dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mendapat tugas meremajakan sebanyak 10.047 angkutan umum pada 2020,” kata Syafrin Liputo, Selasa (3/12/2019).

Dengan bertambahnya jumlah bus yang terintegrasi dalam program JakLingko, maka akan berimbas pada peningkatan jumlah penumpang harian Transjakarta. Syafrin mengungkapkan, penambahan jumlah penumpang merupakan salah satu faktor pemberian PSO meningkat.

Oleh karena itu, saat ini Pemprov DKI masih memberikan subsidi untuk tiket penumpang. Harga tiket Transjakarta tetap Rp 3.500 per penumpang, meskipun biaya operasional dan perawatan bus selalu naik setiap tahunnya.

Alokasi anggaran subsidi transportasi MRT dan LRT Jakarta naik pada 2020. Subsidi naik karena ada peningkatan jumlah penumpang. Bila tahun ini MRT Jakarta sudah bisa mengangkut rata-rata penumpang sampai hampir 90.000 per hari, maka tahun depan ditargetkan menjadi 110.000 per hari.

Adapun LRT Jakarta, dengan rute Velodrome-Kelapa Gading menargetkan tahun depan bisa mengangkut penumpang sebanyak 14.000 orang per hari. Untuk tahun ini, rata-rata penumpang LRT Jakarta sekitar 7.000 penumpang per hari.

Adanya pengurangan belanja subsidi atau PSO untuk ketiga transportasi publik ini tidak memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan pelayanan kepada para penumpang. Hal itu karena pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun tersebut, masih menyisakan anggaran belanja subsidi sebesar 76 persen.

“Dan memang, sesuai dengan hitungan awal kami, PSO Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun. Dan berdasarkan proyeksi kami, dengan diambilnya sekitar Rp 1,1 triliun, maka sisa anggaran subsidi masih ada sekitar 76 persen. Kami tidak mengurangi standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan,” jelas Syafrin Liputo.

Dengan anggaran belanja subsidi yang masih ada 76 persen, diharapkan bisa menutupi PSO ketiga transportasi publik ini hingga Oktober 2020. Kemudian, sisa belanja subsidi tersebut, sekitar 24 persen atau Rp 1,1 triliun dapat diusulkan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan DKI 2020.

“Kita harapkan pada penyusunan rancangan APBD Perubahan DKI 2020, kekurangan Rp 1,1 triliun ini bisa kita usulkan lagi. Sehingga pada akhir tahun PSO Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta bisa full didapatkan,” papar Syafrin Liputo.



Sumber: Suara Pembaruan