Tangani Banjir dan Macet, DKI Guyur Anggaran ke 8 Daerah Mitra Sebesar Rp 576,9 M

Tangani Banjir dan Macet, DKI Guyur Anggaran ke 8 Daerah Mitra Sebesar Rp 576,9 M
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 5 Desember 2019 | 16:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (5/12/2019), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan anggaran bantuan keuangan ke delapan daerah mitra sebesar Rp 576,9 miliar.Anggaran ini telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan keuangan daerah mitra tersebut. Karena setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan anggaran tersebut.

“Bantuan keuangan untuk delapan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta akan sebesar Rp 576,9 miliar. Jumlahnya akan lebih kecil dibandingkan anggaran bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD DKI 2019 sebesar Rp 847,2 miliar. Mohon tanggapannya,” kata Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemberian bantuan keuangan kepada delapan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta untuk membantu kinerja Pemprov DKI. Terutama dalam mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

“Bentuk kebijakan Pemprov DKI dengan pengalokasian intensif berupa bantuan keuangan guna mendukung kinerja Pemprov DKI. Kami sangat menyadari pentingnya menjaga dan mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian serta keseimbangan pelaksanaan pembangunan antar kota, termasuk dalam hal peningkatan pelayanan publik,” jelas Anies Baswedan.

Ia merincikan ada empat pemerintah daerah (pemda) yang diberikan bantuan keuangan untuk membantu program penanganan banjir di Jakarta.

Diantaranya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 33 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk revitalisasi situ sebagai upaya meningkatkan air baku tanah. Selain itu juga untuk meningkatkan daerah resapan air sehingga mengurangi debit air menuju Jakarta pada musim hujan.

Lalu, Pemkot Bogor diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 36 miliar untuk pembangunan kolam retensi, revitalisasi situ dan pembangunan trash rike atau jaring sampah pada daerah aliran sungai (DAS) menuju Jakarta.

Kemudian, Pemkot Tangerang dialokasikan sebesar Rp 27 miliar guna pembangunan trash rike dan normalisasi kali yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta.

“Dengan tujuan agar sampah tidak masuk ke sungai wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mengurangi banjir di wilayah perbatasan,” ujar Anies Baswedan.

Lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 10 miliar. Anggaran ini digunakan untuk normalisasi kali yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta. Dengan tujuan mengurangi dampak banjir pada daerah perbatasan.

Empat pemda lainnya, diberikan bantuan keuangan untuk membantu DKI Jakarta menangani kemacetan lalu lintas, pangan dan sampah.

Seperti, Pemkab Bekasi diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 34,1 miliar untuk pembangunan park and ride. Sehingga dapat membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Anggaran ini juga untuk mendukung pengembangan transportasi massal yang sedang dikembangkan Pemprov DKI.

“Serta akan digunakan sebagai dana kompensasi warga yang terdampak TPST Bantargebang pada 3 RW yang berbatasan langsung,” terang Anies Baswedan.

Sementara itu, Pemkab Bogor diberikan bantuan keuangan Rp 7 miliar untuk pembangunan jaring sampah dan kompensasi sampah di sekitar daerah Narogong yang dilewati truk sampah milik Pemprov DKI menuju ke TPST Bantargebang.

Sama halnya dengan Pemkot Bekasi yang diberikan bantuan keuangan paling tinggi, sebesar Rp 406,7 miliar. Anggaran ini digunakan untuk kompensasi TPST Bantargebang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan lingkungan, pemulihan lingkungan, layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga terdampak ditambah dengan program kemitraan pembangunan park and ride.

Sedangkan Pemkab Cianjur diberikan bantuan keuangan Rp 10 miliar agar dapat fokus pada peningkatan ketahanan pangan, suplai bahan pokok dan sayuran ke wilayah DKI Jakarta. “Karena sebagian besar suplai bahan pokok dan sayuran ke Jakarta berasal dari wilayah Cianjur,” tutur Anies Baswedan.

 



Sumber: BeritaSatu.com